Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai positif wacana anggota Polri isi jabatan sipil.

Karena menurut anggota Ombudsman RI ini, pengisian jabatan itu tidak pernah dimaknai secara politis oleh anggota polisi yang ditugaskan.

Baca: Tanggapi Vonis Penyiram Novel Baswedan, Polri: Peradilan Sudah Selesai

"Pengisian jabatan di luar struktur, jabatan sipil oleh polisi itu tidak pernah dimaknai secara politis. Karena memang polisi adalah lembaga apolitis," ujar Guru Besar UI ini dalam Forum Diskusi Iluni UI: Reformasi Polri dalam Era Kekinian", yang disiarkan dalsm Channel Youtube Iluni UI, Jumat (17/7/2020).

Adrianus hanya melihat pada konteks penugasan atau karir baru, ketika ada anggota polri yang duduk dalam jabatan sipil.

"Hanya melihat pada konteks sebagai penugasan saja atau juga sebagai suatu karya baru meskipun tidak gampang," jelasnya.

"Tapi tidak dengan kacamata politik. Tidak demikian halnya dengan TNI. Kalau TNI itu melihatnya dalam kacamata politik semuanya," ucapnya.

Selain itu kata dia, anggota polri yang diundang duduk dalam jabatan sipil itu diharapkan dapat membawa gaya hukum di polri pada penugasan barunya.

Kemudian kata dia, dengan keberadaan anggota Polri di luar setruktur, maka itu akan menjadikan kepolisian semakin terekspos atau telanjang di mata publik.

Hal ini berdampak positif, imbuh dia. Dan itu memaksa anggota polri untuk bekerja semakin maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Meskipun demikian, Adrianus juga tidak menutup mata pada hal negatifnya.

Menurut dia, keberadaan anggota polri di luar struktur akan semakin mengurangi kesempatan ASN atau profesional untuk mengisinya.

Bahkan terkadang mendatangkan kecemburuan terkait mulusnya anggota polri mendapat jabatan tanpa menjalani fit and proper test layaknya ASN jalani.

"Jadi ada istilah, enak sekali jadi polri tanpa harus menjalani fit and proper test," jelasnya.

Namun demikian, dia menjelaskan, terkait jumlah, anggota polri menempati jabatan di luar strutur masih tidak banyak dibanding dari TNI dan politisi.

Baca: Turunkan Angka Penularan Covid-19 di 8 Provinsi Prioritas, TNI-Polri Gencarkan 3T

Lebih lanjut hal negatif lainnya, kata dia, akan ada anggapan ini sebagai kesempatan atau karir baru bagi beberapa anggota polri yang sudah kalah bersaing dan menjelang pensiun.

"Jadi lebih pada satu motivasi pribadi, bukan motivasi lembaga. Ini tidak baik karena kita berharap jabatan publik itu untuk merek Yang punya motivasi mau berbuat demi bangaa dan negara. Bukan sekedar motivasi pribadi," tegasnya.