Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

MK Lakukan Persiapan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Mahkamah Konstitusi menggelar simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

MK Lakukan Persiapan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2020
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mempersiapkan diri menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).

Pada Jumat (17/7/2020), pihak Mahkamah Konstitusi menggelar simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis Teknologi Informasi.

Baca: PDIP Sebut Perlu Pertimbangan yang Lama Putuskan Gibran Maju Pilkada Solo 2020

“Insya Allah, kami dapat menuntaskan tahap yang penting sebagai persiapan menjelang sidang PHPKada. PMK tentang PHPKada yang sudah ditandatangani ketua tim, akan segera diserahkan ke lembaga negara terkait,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, seperti dilansir laman Mahkamah Konstitusi, Jumat (17/7/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjelaskan simulasi dan sinkronisasi PMK PHPKada 2020 sudah dilakukan minggu lalu, membahas batang tubuh dan tahapan-tahapan dalam PMK PHPKada.

Namun menurut Aswanto, pada Jumat 17 Juli 2020 kembali dibahas karena perlunya dukungan sistem teknologi informasi, (information technology, IT) Mahkamah Konstitusi.

“Tim IT Mahkamah Konstitusi siap mem-back up melalui sistem yang sesuai dengan norma-norma yang kita masukkan dalam batang tubuh dan tahapan-tahapan PMK PHPKada,” kata Aswanto.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Mahkamah Konstitusi Budi Achmad Djohari memaparkan presentasi terkait PMK PHPKada Berbasis IT.

Disampaikan Budi, ada dua jenis permohonan untuk PHPKada yakni secara offline dan online.

Pemohon offline adalah pemohon atau kuasanya yang datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, membawa berkas permohonan dan langsung diterima petugas penerima permohonan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas