TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan ekspor benih lobster yang baru diluncurkan Menteri Edhy Prabowo dianggap sebagai sebuah kebijakan yang tepat namun tidak terlepas dari berbagai kendala.

Seperti misalnya soal pengiriman benih lobster ke Vietnam pada awalnya hendak dilakukan dengan pesawat charter yang dikoordinasikan oleh satu perusahaan yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun penggunaan pesawat charter hanya berjalan satu kali yang dilaksanakan pada saat pengiriman perdana, untuk pengiriman selanjutnya yang kedua hingga yang ke tiga ternyata menggunakan pesawat regular (komersil) tidak dengan pesawat charter seperti yang direncanakan sebelumnya.

Meski tidak lagi menggunakan pesawat charter, biaya cargo yang mesti dibayarkan eksportir tetap dihitung per ekor sebesar Rp 1.800.

Baca: Hashim Djojohadikusumo Klarifikasi Ekspor Benih Lobster yang Disebut Libatkan Perusahaan Anaknya

Padahal tarif cargo yang seharusnya adalah berdasarkan berat kilogram.

Dan sudah ada tarif resmi yang dikeluarkan oleh setiap maskapai penerbangan dengan tarif per kilogram.

Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Ir Wajan Sudja.

Oleh karena itu, dia berpendapat lebih baik pengiriman benih lobster mengikuti praktik umum di dunia cargo udara yaitu tarif cargo seyogyanya dihitung berdasar berat kilogram atau ton.

"Semakin banyak tonasenya semakin rendah tarifnya," ujar Wayan dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).

Jika tarif dihitung per ekor, kata dia, menjadi sangat tidak fair karena jatuhnya akan luar biasa tinggi dan sangat memberatkan pengirim benih lobster.

Artinya KKP diminta evaluasi tarif logistik ekspor benih lobster yang saat ini sedang bergulir.

"Sehingga pada akhirnya akan membebankan nelayan penangkap benih lobster, yang mana berdampak penghasilan mereka berkurang akibat penurunan harga beli," ujarnya.

Pengusaha yang juga merupakan mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memperbaiki sistem yang ada terkait kebijakan ekspor benih lobster.

Baca: Politikus Demokrat Minta Pemerintah Kaji Kembali Peraturan Menteri Soal Ekspor Benih Lobster

Oleh karena itu Fahri meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi KKP dalam bekerja.

Menurut pengusaha asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, kebijakan ekspor benih lobster adalah kebijakan yang baik sehingga harus dikawal dan didukung.

"Beri waktu kepada KKP untuk memperbaiki siatem yang ada. Karena kebijakan ini bagus, harus dikawal dan didukung," ujar Fahri.