Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus PKS: Ironi, Tunjangan Guru Disetop Tapi Perusahaan Besar Dapat Dana Gajah

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah.

Politikus PKS: Ironi, Tunjangan Guru Disetop Tapi Perusahaan Besar Dapat Dana Gajah
dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusul kisruhnya pemberian dana Gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi CSR milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

"Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran Gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kata Fikri dalam keterangannya,  Kamis (23/7/2020).

Baca: Komisi X DPR Segera Panggil Nadiem Makarim Jelaskan Kontroversi Program Organisasi Penggerak

Menurutnya, kekisruhan ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.

“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” ucap politikus PKS itu.

Ia melihat, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru seharusnya direspon dengan bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontraversi baru.

“Karena alasan pandemi, efisiensi anggaran Rp 3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp 5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga,” tuturnya.

Dalam lampiran Perpres 54/2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres 72/2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp 3,3 triliun, setidaknya pada tiga komponen.

Yakni, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun.

Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar.

Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas