Mundurnya organisasi selevel Muhammadiyah dan NU dari POP tentu menjadikan hal ini juga patut dipertanyakan.

Dede juga sempat membaca berita bahwa LP Ma'arif NU dihubungi secara mendadak untuk menyiapkan berkas agar masuk dalam POP.

Baca: Fraksi PAN DPR Minta Presiden Jokowi Lakukan Evaluasi Terhadap Mendikbud Nadiem Makarim

"Mereka dikatakan dihubungi mendadak sekali hanya dua hari suruh nyiapin berkas-berkas. Tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba ditelpon lagi masuk, jadi kayak main-main. Masa organisasi sekelas NU dibikin kaya sisipan-sisipan aja hanya supaya ada. Ini kan jadi pertanyaan bagi kita," jelasnya.

Politikus Demokrat itu juga mengatakan pihaknya akan mengecek organisasi apa saja yang masuk dalam POP.

Menurutnya itu penting dilakukan guna mengetahui kriteria masuknya organisasi tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal juga mengkritisi program yang dikeluarkan Kemendikbud tersebut.

Menurutnya,  cara pemilihan organisasi yang mendapatkan bantuan APBN dari program ini kurang tepat.

"Kami menyayangkan POP yang saat ini anggarannya masih dibahas di DPR itu menyulut kontroversi di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan Kemendikbud dalam menyeleksi organisasi penggerak yang akan berkontribusi pada program ini," ujar Illiza, Kamis (23/7/2020).

Apalagi kurangnya transparansi itu, kata Illiza, menyebabkan kekecewaan Muhammadiyah dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia.

(Tribunnews.com/Mohay/Vincentius Jyestha Candraditya)