TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI menyoroti mundurnya beberapa organisasi besar dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai mundurnya organisasi POP menunjukkan adanya permasalahan.

"Kemendikbud harus melakukan respons cepat dan mengevaluasi program tersebut karena kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca: DPR Ngaku Tak Pernah Dapat Penjelasan dari Kemendikbud soal Skema Pembiayaan Program POP

Dasco menyarankan agar setiap program yang dijalankan prosesnya terbuka mulai dari tahapan perencanaan maupun pelaksanaan.

Ia meminta Kemendikbud terbuka perihal proses penunjukkan organisasi yang terlibat dalam POP.

"Kami minta untuk program-program seperti itu sebaiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan itu dilakukan secara terbuka supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan sektor pendidikan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar karena menjadi satu di antara beberapa sektor terdampak Covid-19.

Terlebih, anggaran POP itu dibebankan kepada APBN yang nilainya mencapai Rp 600 miliar.

Dasco meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif di masa pandemi ini.

"Contohnya yang seperti kita minta kemarin sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo untuk kuota terhadap anak-anak di seluruh Indonesia yang pada saat ini kesulitan untuk melakukan belajar dengan memakai fasilitas internet," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.