TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Baca: Komisi X DPR Bersikeras Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP

Baca: DPR Ngaku Tak Pernah Dapat Penjelasan dari Kemendikbud soal Skema Pembiayaan Program POP

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mempertanyakan, proses seleksi yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (27/7/2020).

Sama halnya Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Sunanto mempertanyakan, proses seleksi POP tanpa campur tangan Kemendikbud. 

"Mungkin Pak Syaiful Huda juga menanyakan karena ini yang menyeleksi pihak ketiga," ujar Sunanto.

"Kalau misalnya nggak pas yang menyeleksi juga menjadi pertanyaan."

"Maka kenapa harus pihak ketiga, ada apa?" ucapnya.

Baca: Kemendikbud Diminta Alihkan Anggaran POP untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran Jarak Jauh

Baca: Pengamat Sarankan Nadiem Makarim Meminta Maaf: Susun Ulang POP Libatkan PGRI, NU dan Muhammadiyah

Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab Syaiful Huda untuk meminta penjelasan kepada Nadiem Makarim.

Ia pun menilai Nadiem Makarim melecehkan DPR RI.

"Itu juga menjadi tanggung jawab Pak Syaiful Huda mencecar ke Pak Mendikbud," kata Sunanto.

"Di samping ketidak konsistenan, menurut saya DPR dilecehkan."