TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang dinilai masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang terealisasi.

Hal tersebut Jokowi ungkapkan saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (3/8/2020).

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar hal kedua itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

Baca: Istana Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Presiden Jokowi dan Tamu Dibatasi Kaca Akrilik

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen Kementerian dan Lembaga yang belum memiliki DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran.

"Artinya apa, di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Gak tahu prioritas yang harus dikerjakan," katanya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.

Sehingga menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," pungkas presiden.

Baca: Perjalanan Terpidana Mati Kasus Narkoba Merry Utami, Kini Ada Petisi Minta Jokowi Kabulkan Grasi

Jokowi Rasakan Kekhawatiran Masyarakat 

 Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengaku merasakan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat.

Utamanya terhadap bayang-bayang Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).