Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya untuk yang kedua kalinya bisa jadi adalah kode bahwa reshuffle akan segera dilakukan.

"Ini bisa saja kode-kode dari pak Jokowi bahwa waktu untuk penyegaran kabinet akan segera dilakukan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Baca: Jokowi Kembali Sentil Kinerja Menteri, Ini Kata Mardani Ali Sera

Hendri melihat Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan terbuka ke publik terkait titik poin permasalahan kinerja yang dirasanya kurang.

Menurutnya itu akan erat kaitannya dengan posisi menteri-menteri yang akan di-reshuffle.

Meski dia melihat para ketua partai politik yang berada di posisi menteri akan aman.

Baca: Tak Banding PTUN, Presiden Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novita Ginting

"Pak Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan secara terbuka ke publik, masalah ekonomi, sosial itu kan menjadi titik poin beliau. Tapi ketua-ketua partai menurut saya sih aman, jadi Prabowo, Airlangga Hartarto tidak akan tergeser," kata dia.

Di sisi lain, reshuffle dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai Hendri akan erat kaitannya dengan sejumlah kegaduhan yang belakangan terjadi di Indonesia.

Karena, kata dia, Jokowi tidak suka menteri-menteri yang berbuat gaduh dan itu menjadi pertimbangan baginya. Oleh karena itu, Menkumham dan Mendikbud dirasa memenuhi kriteria tersebut.

Menkumham Yasonna Laoly tak bisa lepas dari Djoko Tjandra dan permasalahan di imigrasi.

Sementara Mendikbud Nadiem Makarim dengan permasalahan Program Organisasi Penggerak (POP).
Hendri juga melihat kemungkinan Menteri KKP Edhy Prabowo terancam karena kasus ekspor benih lobster.

"Nah belakangan ini kan yang membuat gaduh itu menteri-menteri yang ada kaitannya dengan hukum, karena terkait dengan Djoko Tjandra dan imigrasi. Pendidikan juga kan buat gaduh juga. Jangan-jangan masalah lobster ini juga dianggap gaduh oleh pak Jokowi. Tapi selebihnya terkait evaluasi pak Jokowi lebih paham," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang dinilai masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang terealisasi.