TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 kepada ASN di bulan Agustus ini untuk mendorong ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan Bansos produktif bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Pemberian gaji ke-13, bansos produktif, ataupun bantuan tunai Rp 600.000 kepada para karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rachman dalam program virtual 'Merajut Merah Putih' yang diselenggarakan Rumah Milenial Indonesia bersama Yayasan ID Next Leader, Senin (10/8/2020).

Dalam bincang-bincang virtual yang dimoderatori oleh Pendiri Rumah Milenial Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat tersebut, Fadjroel menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, antara lain terkait pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, dan program peningkatan serta pemerataan ekonomi.

Baca: Ditemukan Kerugian Negara Rp 344 Juta Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Bulukumba

"Yang menarik adalah pertanian menyumbang 6,24 persen pertumbuhan PDB. Selama ini, pertanian bukan menjadi top of mind orang-orang. Banyak anak muda berbicara start up. Padahal, di masa COVID-19 ini, pertanian menunjukkan ketahanan yang baik. Apakah teman-teman siap kembali ke desa-desa mengibarkan bendera Merah-Putih dari pertanian?" tantang Fadjroel kepada para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Terkait kondisi ekonomi di masa pandemi, Fadjroel menekankan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi UMKM.

"Negara yang tumbuh baik selama COVID-19 adalah Tiongkok di atas 3 persen dan Vietnam di angka 0,3 persen, selebihnya di bawah 0 persen. Saat ini, terdapat 100 juta lebih masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor UMKM dan UMKM menyumbang 61 persen ke ekonomi Indonesia. Pemerintah sedang menyiapkan bansos produktif bagi 12 juta UMKM di seluruh Indonesia yang akan diberikan dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Selain membahas tanggung jawab sebagai Juru Bicara Presiden, dalam program perdana ini, Fadjroel juga menyampaikan konsistensinya memperjuangkan beberapa isu demokrasi, salah satunya tentang calon Presiden independen.

"Meski di tengah kesibukan, saya dan teman-teman masih setia mendorong ide calon presiden independen. Cita-cita demokrasi melalui calon independen sebagai pemimpin daerah sudah disahkan oleh MK.

Namun, untuk level Presiden, memang masih ada tantangan dan pertimbangan. Presiden tahu dan membolehkan untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut di luar waktu bertugas sebagai Jubir Presiden RI. Itu wujud Presiden Jokowi setia pada demokrasi," katanya.

Dalam sesi tanya-jawab, salah seorang peserta menanyakan tentang masih adanya pihak-pihak yang ingin mengganggu keberagaman dan mempersoalkan ideologi negara.

Baca: Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Ungkap Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Menjawab pertanyaan ini, Fadjroel menyampaikan pentingnya generasi muda memahami dan menjaga NKRI dan Pancasila.

"Merah Putih harus kita jaga, Pancasila harus kita jaga, NKRI harus kita jaga. Ancaman terbesar terhadap Merah-Putih saat ini adalah ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan ideologi Pancasila sebagai dasar demokrasi kita," tegas Fadjroel.

Pada penutupan acara, Hokkop Situngkir, pendiri sekaligus Executive Director Yayasan ID Next Leader menyampaikan bahwa permasalahan bangsa kita ini kompleks.

Hokkop menilai pemaparan yang disampaikan oleh Fadjroel berkaitan dengan data, birokrasi, dan mimpi Indonesia.

"Peringatan 75 tahun kemerdekaan kita yang diperingati pada 17 Agustus 2020 ini akan menjadi momentum bahwa bangsa yang kaya ini masih harus memperjuangkan kemerdekaan, salah satunya dalam hal kemerdekaan data, serta merajut Merah-Putih dalam banyak aspek. Indonesia ini beraneka ragam, bila diibaratkan data, banyak variannya dan semua harus dirajut dalam Merah Putih ini," kata Hokkop.