Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (12/8/2020).

Kehadiran MUI tak lain adalah untuk memberi masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja hingga RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Dalam kesempatan yang berbahagia ini pimpinan dan jajaran MUI kami terima di DPR, berkaitan dengan memberi masukan RUU Cipta Kerja, RUU BPIP.

Adapun masukan masukan dari MUI ini tentu sangat berharga dan kami akan teruskan ke teman-teman yang ada di Baleg," ujar Azis, selepas pertemuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Baca: Ekonom: UMKM akan Jadi Lead Project dari RUU Cipta Kerja

Azis menjelaskan masukan yang diberikan MUI terkait dengan penekanan terhadap riset dan inovasi yang harus dikuatkan, mengenai tenaga kerja, persoalan sertifikasi halal dan standar halal tetap berada di ranah MUI, hingga kewenangan daerah yang tetap dipertahankan.

Menurut politikus Golkar tersebut semua masukan dari MUI akan diterima. MUI pun diminta pula mengakses RUU-RUU yang telah ditampilkan di website resmi DPR.

"Masukan-masukan ini kami terima, ini sudah menjadi pembahasan, tinggal nanti dilihat di website oleh seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan," ungkap Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan diskusi dengan DPR berjalan sangat berarti dan mencerahkan.

Baca: Akademisi Dukung Pemangkasan Izin dalam RUU Cipta Kerja

Penyampaian sikap MUI sendiri, khususnya tentang RUU Cipta Kerja kepada DPR, tak lepas dari rasa krisis hingga tanggung jawab yang dimiliki MUI.

Apalagi MUI, kata dia, adalah bagian daripada elemen anak bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi maju, sukses dan bersaing dengan negara lainnya.

"Ini sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging, dan sense of responsibility," ujar Muhyiddin.

Oleh karenanya, Muhyiddin mengatakan pihaknya sangat berharap masukan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan DPR.

Baca: RUU Cipta Kerja Bikin Buruk Kualitas Penyiaran

"Karena tujuan kami adalah mulia, tujuannya adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini. Sehingga akan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat dan akn menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur," kata dia.

Lebih lanjut, Muhyiddin mengatakan DPR memberikan janji bahwa pembahasan RUU-RUU ini kedepannya akan dilakukan secara transparan.

Sejalan dengan itu, MUI akan memantau janji DPR. Sehingga pihaknya akan segera bertindak ketika ada hal yang merugikan rakyat dan mengganggu kedaulatan negara.

"Kami tidak segan-segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian," tandasnya.