Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sidang Tahunan MPR

Pemerintah Anggarkan Rp 104,2 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan 2021.

Pemerintah Anggarkan Rp 104,2 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2021
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan 2021.

Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi.

"Selain itu revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," kata Presiden Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara DPR RI, Jumat (14/8/2020).

Baca: Politikus Demokrat Sebut Jokowi Ambisius Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2021 Sebesar 5,5 Persen

Selain itu, menurut Presiden pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Sementara itu, dukungan untuk perlindungan sosial 2021 dianggarkan sebesar Rp 419 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

Baca: Presiden Jokowi Sampaikan RAPBN 2021, Rupiah Justru Ditutup Melemah

"Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja," kata Jookowi.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan juga digunakan untuk mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS, dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

"Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas