TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, menilai R-APBN 2021 cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

“Realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset," kata Muhaimin, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurut Gus Ami sapaan Muhaimin, kebijakan-kebijakan fiskal pada 2021 tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

"Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini," ujar Gus Ami.

Baca: Soal Kebijakan APBN 2021, Pengamat: Dalih Menyelamatkan Ekonomi, Risikonya Jauh Lebih Besar

Muhaimin mencontohkan, dalam R-APBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun.

Anggaran sebesar itu, kata Gus Ami, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.

Selain itu, untuk dukungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Ia menyebut, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat.

Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

"Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawuran data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi," papar Gus Ami.

Gus Ami pun menyorot sektor pembangun manusia yang harus menjadi perhatian khusus, terutama bidang pendidikan.

Seperti diketahui, dalam R-APBN 2021 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 549, 5 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk peningkatan SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

"Bidang pendidikan ini harus betul-betul kita benahi dalam rangka menyiapkan bangkitanya generasi emas tahun 2045. Ini bukan waktu lama. Semua kekuatan harus kita sinergikan, termasuk anggaran," ujarnya.

“Jika ingin generasi emas 2045 terwujud, tak ada jalan lain selain bahwa anggaran pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas siswa dan guru. Harus proporsional antara kualitas dan penyiapan akses infrastruktur," sambung Gus Ami.