Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester kurang tepat.

Satriwan mengkhawatirkan substansi dari keilmuan di program studi masing-masing mahasiswa justru makin berkurang dengan adanya pendidikan militer.

Baca: Terkait Usul Mahasiswa Ikut Pendidikan Militer Satu Semester, Legislator Golkar : Belum Urgent

Baca: Kemenhan Usul Mahasiswa Ikut Pendidikan Militer, Kemendikbud: Sifatnya Sukarela

Baca: KSAD Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan Militer dengan Atase Pertahanan Inggris

"Saya rasa ini justru akan mengurangi bobot keahlian dan keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa di program studinya masing-masing. Jadi lebih baik sifatnya sukarela saja dan tidak diwajibkan," ujar Satriwan, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (18/8/2020).

Jika pendidikan militer diwajibkan masuk ke SKS, mahasiswa akan merasakan dampaknya. Apalagi saat ini mahasiswa diharuskan magang tiga semester dari konsep kampus merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim.

Bila dilihat dari rata-rata mahasiswa menghabiskan masa studi yakni delapan semester, maka empat semester sudah habis digunakan. Yakni tiga semester untuk magang dan satu semester untuk pendidikan militer.

"Itu kan akan mengurangi bobot keilmuan mahasiswa itu sendiri yang sifatnya di dalam kelas," kata dia.

Dia juga mempertanyakan apa tujuan dibalik rencana pendidikan militer tersebut. Karena menurutnya jika konteksnya adalah wajib militer, Indonesia tidak mengenal wajib militer di dalam perundang-undangan seperti Singapura, Israel, atau Korea Selatan.

"Apa dulu tujuannya? Saya juga khawatir ini menghambur-hamburkan keuangan negara saja. Menurut saya selama PJJ (pembelajaran jarak jauh, red) seperti ini ya lebih baik dananya untuk membantu mahasiswa, mungkin untuk uang kuliahnya yang tetap atau namanya UKT hingga pengeluaran pulsa," jelasnya.

"Jadi lebih baik anggaran bermiliar-miliar itu dialokasikan untuk membantu mahasiswa. Itu juga bentuk pendidikan bela negara dari negara untuk negara, karena mahasiswa itu bagian dari negara yang akan memimpin di masa depan," pungkas Satriwan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar para mahaswa bisa ikut Program Bela Negara.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Trenggono mengatakan rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester.

Nantinya, kata Trenggono, hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukan ke dalam Satuan Kredit Semester.

Trenggono mengatakan rencananya program tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki generasi milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.