TRIBUNNEWS.COM - Ahli hukum dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr Muhammad Rustamaji, SH MH memberikan tanggapannya terkait video viral dugaan sekelompok remaja melecehkan bendera Merah Putih.

Menurut Rustamaji, jika apa yang dilakukan mereka benar adanya, yakni dengan menginjak bendera Merah Putih, maka ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

"Kalau benar itu bendera, fatal sekali," katanya kepada Tribunnews, Kamis (20/8/2020).

Rustamaji melanjutkan, menginjak-injak bendera merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Dalam UU tersebut, tidak hanya menginjak-injak sebagai pelanggarannya, namun juga termasuk merusak, merobek, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

"Itu bisa dipenjara lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. Nggak main-main hukumannya, serius sekali," tegas alumnus S3 Hukum UNDIP ini.

Rustamaji melanjutkan penjelasnnya terkait dengan konsep fiksi hukum.

Konsep ini menganggap ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan atau disahkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat.

Baca: Ayah Paskibraka Sylvia Terharu & Menangis Lihat Anaknya Bawa Baki Saat Penurunan Bendera di Istana

Sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dirinya dari tuntutan hukum.

Fiksi hukum juga berlaku dalam pelaksanaan UU 24 tahun 2009 di atas.

"Jadi ndak bisa bilang, 'pak saya kan tidak tahu'. Alasan itu tidak diterima di mata hukum."

"UU ini juga termasuk delik formil, yang artinya ketika unsur pindanya terpenuhi bisa diproses secara hukum," imbuh Rustamaji.

Oleh karena itu, Rustamaji menekankan pentingnya ada edukasi secara masif perihal aturan hukum kepada masyarakat, termasuk UU 24 tahun 2009  ini.

Sehingga masyarakat tidak tersesat dikemudian hari karena ketidaktahuannya terhadap hukum yang berlaku.