Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komentar Anggota Dewan sampai Sekjen MUI dari Foto Para Menteri Berdesakan Tanpa Masker di Bali

Sebuah foto berisikan sejumlah menteri beserta pejabatnya menjadi perbincangan dan mendapat kritik dari para anggota dewan hingga Sekjen MUI

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
zoom-in Komentar Anggota Dewan sampai Sekjen MUI dari Foto Para Menteri Berdesakan Tanpa Masker di Bali
DOK. KEMENKOP
ILUSTRASI - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah foto berisikan sejumlah menteri beserta pejabatnya menjadi perbincangan.

Tak hanya jadi sorotan di media sosial, foto tersebut juga memancing komentar dari kalangan.

Terutama reaksi anggota DPR terhadap foto bersama para menteri dan pejabat tak pakai masker.

Selain itu, Sekjen MUI juga turut mengkritisi tindakan dalam foto tersebut.

Ini rangkuman komentar yang dirangkum Tribunnews.com :

1. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP: Harus Hati-hati

Diberitakan Tribunnews.com, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran bersama bagi semua pihak.

Baca: Cari Penyebab Kejagung Dibakar atau Terbakar, Pemerintah Bentuk Tim Khusus hingga Interogasi Saksi

Berita Rekomendasi

"Meskipun sudah dilakukan suatu klarifikasi terkait foto yang viral itu mereka sudah dinyatakan steril, sudah dinyatakan tes PCR dan negatif semua, tetapi ini kan sudah menjadi persepsi publik begitu ya, di mata rakyat itu adalah hal yang kurang bijak, kurang pantas," ujar Rahmad, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/8/2020).

Rahmad menegaskan ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi perihal klarifikasi pemerintah terkait foto tersebut karena tidak membaca atau mendengar berita.

Sehingga diharapkan pemerintah mengedepankan asas kehati-hatian hingga evaluasi terhadap masalah ini.

Menurutnya penanganan Covid-19 ini butuh kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab semua pihak, salah satunya para menteri itu sendiri.

"Dalam hal ini juga butuh keteladanan. Meskipun kita sadari itu sudah steril ya, dinyatakan tidak ada virus corona, tapi ini kan masalah persepsi publik bahwa fungsi keteladanan itu dibutuhkan dalam rangka untuk diikuti masyarakat. Tetap dilakukan foto bersama ya silahkan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan," kata dia.

Berdasarkan foto yang beredar viral, masyarakat dapat berasumsi para menteri sudah jauh dari penerapan protokol kesehatan.

Karena itu, Rahmad mengimbau kejadian serupa jangan sampai terulang kembali. Menurut politikus asal Boyolali, Jawa Tengah itu, rakyat berhak melakukan penilaian kepada pemimpin-pemimpinnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Arief/Man (dpr.go.id))

"Pemimpin saja tidak melakukan protokol kesehatan, gimana mau menyuruh, bagaimana mau memerintah? Jadi asas kehati-hatian sangat dibutuhkan, sangat sensitif sekarang ini. Publik bisa menilai mereka tidak memberikan suatu contoh yang bagus kepada rakyat," kata dia.

"Sehingga harus hati-hati ke semua pihak, tidak hanya para menteri atau para pejabat. Tapi juga semua pemimpin, baik di daerah, pusat, provinsi, dan publik figur lainnya, pengusaha, pemimpin organisasi, kalau foto-foto tetap kita gunakan standar protokol kesehatan," katanya.

2. Masa pemerintah sendiri yang melanggarnya?

Artikel lain Tribunnews.com, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyesalkan sikap para pejabat tinggi negara yang memperlihatkan contoh foto berdesak-desakan dan tanpa masker di tengah pandemi Covid yang belum landai.

Ia menyebut pemerintah telah melanggar aturannya sendiri terkait anjuran penerapan protokol kesehatan.

"Anjuran penerapan physical distancing dan penggunaan masker kan dari pemerintah. Masa pemerintah sendiri yang melanggarnya?" kata Mulyanto saat dihubungi Tribunnews, Senin (24/8/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan, secara umum masyarakat Indonesia masih bersifat patron-client.

Baca: Presiden Soroti Lemahnya Kampanye Penggunaan Masker

Menjadikan contoh sikap dan perilaku pimpinannya sebagai rujukan yang utama.

"Yang mereka ikuti adalah apa yang mereka lihat bukan apa yang mereka dengar atau mereka baca di peraturan," ucapnya.

Mulyanto menekankan, di era medsos sekarang ini penyebaran informasi sangat cepat sampai kepada masyarakat.

Ia mengingatkan pejabat publik untuk memberikan contoh yang baik karena sikap dan perilaku mereka dilihat publik.

"Keteladan dari pemimpin sangat penting dan utama. Rupanya pemerintah masih belum menyadari, bahwa di era medsos ini, informasi menyebar dengan sangat cepat. Tidak bisa ditutup-tutupi. Mari contohkan yang baik untuk masyarakat, kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin segera keluar dari pandemi ini," katanya.

3. Anggota Komisi IX DPR dari PAN: Khawatir Masyarakat Mencontohnya

Masih dari Tribunnews.com, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkhawatirkan apa yang dilakukan para menteri tersebut dapat dicontoh masyarakat.

Karena para pejabat negara diharapkan dapat menjadi contoh penegakan kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kalau pejabat setingkat menteri tidak memakai masker, dikhawatirkan masyarakat akan mencontohnya. Padahal, kampanye untuk memakai masker ini semakin digalakkan," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (24/8/2020).

"Presiden pun telah berulang kali menyampaikan hal itu di berbagai kesempatan. Kan sangat tidak etis jika menteri malah tidak melaksanakan imbauan presiden tersebut," imbuhnya.

Politikus PAN tersebut mengatakan belum melihat secara detail foto-foto viral menteri yang tidak memakai masker.

Namun, jika itu benar adanya, dia meminta presiden sebaiknya memberikan teguran dan peringatan.

Apalagi menurutnya kejadian ini bukan pertama kali terjadi.

"Kalau tidak salah, ini bukan yang pertama. Tempo hari, kejadian yang sama terjadi ketika rapat di istana. Kemudian ada klarifikasi dari pihak istana. Nah, ini terulang lagi," kata Saleh.

Jika kejadian serupa terus terulang, Saleh mengaku tidak yakin aturan peningkatan kedisiplinan akan memberikan dampak positif.

Kebijakan untuk menerapkan denda progresif yang dibuat pemda DKI misalnya, dengan mudah akan dilanggar orang.

Menurutnya ketika didenda masyarakat bisa saja berargumen agar pemerintah DKI menertibkan dulu para pejabat tinggi.

"Suatu aturan akan berjalan efektif, jika pemerintah memberikan contoh dalam mengimplementasikannya. Kan sangat tidak adil jika aturan itu hanya buat masyarakat," katanya.

Baca: Jaksa Agung: Semua Pelayanan Masyarakat kepada Pencari Keadilan Tetap Terlayani

4. Sekjen MUI: Kita Prihatinkan dan Sesalkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sikap teladan harus dimiliki para pejabat.

Sebab merekalah pihak yang digugu dan ditiru sikapnya oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan menyikapi viralnya foto para menteri yang tak mengindahkan protokol kesehatan berpose tanpa masker dan jaga jarak. 

Foto tersebut diketahui diambil saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Bali pada 21-22 Agustus 2020.

"Bukannya kita tidak setuju dengan hal tersebut, tapi kehadirannya di tengah-tengah masa Covid-19 yang sudah sangat melelahkan ini tentu jelas-jelas sangat kita prihatinkan dan sesalkan," kata Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (24/8/2020).

Anwar sendiri mengamini Indonesia masih belum aman dari Covid-19.

Per kemarin, total kasus positif mencapai 151 ribu kasus.

Karena itulah, dirinya menyesalkan gambar tersebut di tengah situasi sekarang.

"Untuk menekan penularannya, jelas harus selalu kita usahakan dengan menghindari kerumunan atau berkumpul-kumpulan. Kalau akan tetap melakukannya, maka ketentuan tentang protokol medis berupa memakai masker dan menjaga jarak hendaknya benar-benar kita hormati dan tegakkan," katanya.

Meski dirinya merasa terganggu dengan foto tersebut, Anwar masih belum tahu apakah para menteri tersebut melakukan secara sengaja atau tidak, supaya masyarakat tidak lagi harus takut untuk beraktivitas dan berkumpul dengan pihak lain tanpa harus memakai masker dan menjaga jarak.

"Kalau memang seperti itu, saya terus terang belum tahu argumen dan rasionalitasnya," kata Anwar.

Kata Teten

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki angkat suara atas foto para menteri yang menjadi perbincangan.

Ia menyebut dalam rapat tersebut seluruh menteri dan para pejabat kementerian sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti memakai masker dan menjaga jarak.

"Semua pakai masker, hanya pada saat pengambilan photo saja masker dibuka untuk sementara," kata Teten kepada Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Ia menyebut, para menteri membuka masker atas permintaan sejumlah wartawan yang akan mengabadikan momen tersebut.

"Kami juga takut terpapar Covid-19," kata Teten.

Adapun alasan rakor tersebut digelar di Bali adalah untuk menstimulus industri pariwisata di wilayah tersebut yang selama ini terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Iya memang untuk menstimulir wisata ke Bali. Bali sudah masuk resesi. Dan ekonomi Bali sangat tergantung dengan pariwisata," katanya.

Di media sosial, viral foto para menteri Kabinet Indonesia Maju yang berfoto bersama tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dalam foto itu, ada sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Lalu ada juga sejumlah orang lainnya yang merupakan pejabat masing-masing kementerian tersebut.

Mereka berfoto bersama dengan latar tulisan 'Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) 2020'.

Latar belakang foto itu juga menunjukkan bahwa rapat berlangsung di Bali pada tanggal 21-22 Agustus.

Namun, foto para pejabat tersebut menjadi sorotan warganet karena tidak memakai masker dan menjaga jarak.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Vincentius Jyestha, Chaerul Umam, Reza Deni)(Kompas.com/Ihsanuddin)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas