TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PAN DPR RI memandang target ekonomi 2021 yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,5 sampai 5,5 persen tidak realistis.

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN Jon Erizal mengatakan dampak pemulihan ekonomi tidak otomatis dirasakan dalam jangka pendek.

"Fraksi PAN menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 4,5 sampai 5,5 persen di tahun 2021 adalah target yang terlalu optimistik dan tidak realistis," kata Jon di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

"Sebelum pandemi Covid-19 saja, pertumbuhan ekonomi domestik hanya berada di kisaran 5 persen, kemudian pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi justru mengalami kontraksi ke angka 2,97 persen. Bahkan, pada Kuartal II 2020 kembali mengalami kontraksi hingga berada di angka minus 5,32 persen," imbuhnya.

Baca: Presiden Jokowi Sebut Tak Ada Cara Lain untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Selain Investasi

Jon menjelaskan sumber utama pertumbuhan negatif di triwulan II tahun 2020 adalah konsumsi masyarakat.

Dengan porsi sekitar 59 persen dari PDB, menyebabkan pertumbuhan konsumsi minus 5,51 persen yang berdampak linier pada pertumbuhan PDB.

"Selain itu, Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi yang tumbuh negatif 8,61 persen. Pasca krisis 1998, PMTB selalu tumbuh mengikuti permintaan konsumsi," ucapnya.

Fraksi PAN juga mengamati kondisi pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang dan investasi utama yang diselimuti ketidakpastian juga sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan investasi Indonesia ke depan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mencermati kembali asumsi pertumbuhan ekonomi secara lebih realistis karena akan berimplikasi terhadap tingginya target penerimaan negara.

"Fraksi PAN mendorong agar fokus pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 menjadi agenda utama pada tahun 2021 dibandingkan mengejar target pertumbuhan yang sulit dijangkau. Fraksi PAN menilai kunci pemulihan ekonomi pada 2021 adalah menjaga pertumbuhan konsumsi domestik yang saat ini merupakan basis dari perekonomian kita," ujar Jon.

"Karena konsumsi domestik terkontraksi hingga -5,51 persen di triwulan ke II tahun ini, maka bantuan perlindungan sosial perlu terus diberikan secara adil dan merata agar masyarakat tetap terjaga daya belinya sehingga pertumbuhan konsumsi domestik dapat kembali seperti yang diharapkan," pungkasnya.