TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya tidak hanya diukur dari opini audit laporan keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penurunan angka kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi seharusnya juga menjadi tolok ukur keberhasilan seorang kepala daerah.

Dengan syarat, data penerima bansos dan subsidi sudah akurat dan diperbaharui secara berkala.

"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menjadi penanggap dalam diskusi 'Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah' yang merupakan rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).

Baca: KPK Minta Pemda Perbaharui Data Penerima Bansos Secara Berkala

Alex, sapaan Alexander Marwata mengatakan, jika alokasi anggaran subsidi dan bansos terus bertambah setiap tahun hal itu menandakan kepala daerah telah gagal menekan angka kemiskinan.

Hal ini lantaran semakin bertambahnya anggaran bansos berarti jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

"Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subdisi," katanya.

Menurut Alex, seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi.

Hal ini lantaran kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.

"Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterkan masyarakat kalau itu berhasil layak dong dapat insentif," kata Alex.