Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) masih belum mendapat tanggapan dari PT Raja Crew Atlantik (RCA) terkait empat anak buah kapal (ABK) di kapal berbendera China, Liao Yuan Yu 103.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Judha Nugraha menyebut PT RCA diketahui merupakan perusahaan yang menyalurkan pengiriman empat ABK WNI dimaksud.

“Hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggapan,” kata Judha dalam konferensi pers daring virtual, Kamis (27/8/2020).

Judha mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai instansi yang mengeluarkan perizinan penempatan ABK ke luar negeri.

Diperoleh informasi bahwa PT RCA tidak terdaftar baik di Kemenaker maupun Kemenhub.

“Berdasarkan data IMO, Kapal Liao Yuan Yu 103 dimiliki oleh Liaoning Kimliner Ocean di Dalian, Liaoning China,” katanya

Menindaklanjuti eksploitasi dan kekerasan yang kerap dialami ABK WNI, Menlu Retno Marsudi telah bertemu Menlu China, Wang Yi pada 20 Agustus 2020 lalu.

Dalam pertemuannya, Menlu meminta pemerintah China membantu penyelesaian isu ABK Indonesia di sejumlah kapal berbendera China.

Karena isu kekerasan dan eksploitasi tersebut bukan lagi hanya menjadi isu antara bisnis dengan bisnis, melainkan isu antar kedua pemerintahan.

“Pemerintah kedua negara harus membantu penyelesaian masalah yang ada secara hukum dan mencegah kejadian serupa terulang laggi di kemudian hari,” ujar Judha.

Sebelumnya diberitakan, Kemenlu RI telah menerima informasi berupa video mengenai 4 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan China, Liao Yuan Yu 103.

Para ABK tersebut mengaku mendapat kekerasan selama bekerja 10 bulan di dalam kapal.

Keempat ABK asal Indonesia itu dalam video yang beredar di dunia maya mengaku tidak menerima gaji, jam kerja yang berlebihan, makanan tidak memadai serta mengalami kekerasan.