TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Migrant Care mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memaksimalkan peran dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bentuk dukungan Kementerian BUMN itu disinergikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah berharap impelementasi MoU tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dapat mendorong kesejahteraan bagi para pekerja itu sendiri.

Baca: Kemenaker Kembali Buka Penempatan Pekerja Migran Indonesia di 14 Negara

"Menurut saya bagaimana pola-pola kerja sama seperti ini, harus dipastikan implementasinya bisa jalan kemudian berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh temen-teman migran dan apa yang dilakukan itu mesti menjawab kebutuhan temen-teman pekerja migran," kata Anis, Kamis (27/8/2020).

Bentuk kerja sama Kementerian BUMN dan BP2MI dalam memberikan perlindungan bagi PMI di antaranya, Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, remitansi bagi PMI, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Menurut Anis, implementasi dari kerja sama itu harus terealisasi dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara signifikan bagi para Pekerja Migran.

Baca: Kepala BP2MI Minta BPJS Ketenagakerjaan Maksimal Lindungi Pekerja Migran

"Apa pun yang akan dilakukan pemerintah termasuk BP2MI itu basisnya adalah kebutuhan Pekerja Migran, negara itu kan harus memfasilitasi apa yang dibutuhkan Pekerja Migran,” katanya.

Satu di antara beberapa dukungan BUMN terhadap PMI ialah fasilitas transaksi keuangan terpadu melalui Aplikasi Mobile Giroku yang disediakan oleh PT Pos Indonesia.

Aplikasi Mobile Giroku adalah mobile aplikasi (Android/IOS) berbasis Giropos yang dikembangkan khusus untuk Pekerja Migran Indonesia dengan fitur-fitur kemudahan transaksi keuangan meliputi penyimpanan uang, payment gateway dan weselpos bagi Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan Penempatan dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Indonesia.

Anis meminta remitansi atau transfer uang yang dilakukan Pekerja Migran melalui PT Pos Indonesia dapat dioptimalkan sebaik-baiknya, sebab selama ini pengiriman uang masih ketergantungan dengan jasa pelayanan uang Western Union.

"Tetapi kalau optimalisasi PT Pos untuk pengiriman remitansi segala macam, itu sebenarnya harus bisa dioptimalkan, karena selama ini Pekerja Migran itu kan sangat tergantung pada Western Union, jadi kalau bisa PT Pos menjangkau dan memberikan layanan yang baik," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan tujuan dilakukannya MoU tersebut adalah untuk memerdekakan PMI yang selama ini telah berkontribusi untuk Negara.

Dengan demikian pihaknya membutuhkan dukungan dan sinergi dari Kementerian/ Lembaga, dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PMI.

"Kenapa, karena problematika, kasus, masalah yang dihadapi PMI sangat kompleks. Sehingga kerja keras jajaran itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PMI. Saya membutuhkan suluruh jajaran dan aparat di BP2MI adalah mereka yang bisa menunjukkan kepemimpinan dan kepeloporan, bisa menunjukan integritas dan komitmen, dan yang paling penting adalah keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan tegas di lapangan dengan cara yang benar", ungkap Benny, Selasa (18/8).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan MoU yang ditandatangani hari ini adalah bukti keberpihakan dan kolaborasi instansi pemerintah untuk meningkatkan hidup para pekerja migran.

"Dengan kerjasama BUMN dan BP2MI ini, justru kita memaksimalkan bagaimana negara bisa hadir membantu para pejuang devisa yang selama ini belum maksimal. Prinsipnya sama dengan BP2MI, kita harus jalan seiring untuk memastikan pahlawan devisa ini, bisa menjadi bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi kita kedepan," kata Erick.

Menurut Erick, pekerja migran memiliki peran besar dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi diaspora bangsa di luar negeri, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara.

"Sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan bantuan agar para pekerja migran dapat hidup dan bekerja dengan tenang di negara lain," ungkap Erick.