TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Korneles Galanjinjinay memastikan gerakan KAMI murni gerakan moral dan bukan merupakan gerakan inskonstitusional.

Demikian dikemukakan Korneles pasca dideklarasikannya KAMI  pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta.

Korneles Galanjinjinay merupakan satu dari sekian tokoh yang mendeklarasikan KAMI seperti Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan lain-lain.

Dia mempertegas bahwa KAMI  murni gerakan moral bersama tokoh-tokoh bangsa untuk melakukan check and balances pemerintahan.

Baca: Din Syamsuddin : KAMI Menunjukkan Pemikiran Kritis dan Kolektif, Kenapa Malah Diserang Pribadi

KAMI, menurut dia, terdiri dari banyak sekali tokoh bangsa dari berbagai latarbelakang agama, suku dan ras serta antar golongan. Karena itu, KAMI itu menunjukan Keberagaman Ke-Indonesiaan.

“Kehadiran saya sebagai anak bangsa dan posisinya sebagai pemimpin mahasiswa sehingga tanggung jawab saya adalah menjalankan fungsi mahasiswa sebagai, kontrol sosial, agent of change dan moral force untuk bersama-sama tokoh bangsa mengontrol pemerintahan mengambil kebijakan pro terhadap rakyat,” kata Korneles dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Ketua Umum PP GMKI ini tegaskan KAMI bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sehingga gerakan ini murni gerakan moral untuk mengkritisi pemerintah secara positif untuk pembangunan bangsa.

Dan apabila ke depan KAMI bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, maka dirinya yang paling depan melawan KAMI.

Korneles juga menyampikan bahwa kehadirannya dalam KAMI sebagai Aktivis mahasiswa yang bisa penyalurkan pikiran kritis dan juga memastikan bahwa organisasi ini bukan organisasi inskonstitusional.

“Kehadiran saya sebagai pemimpin mahasiswa bisa menjadi penyeimbang positif dalam menyalurkan pikiran kritis melalui KAMI sebagai gerakan bersama memberikan kritikan terhadap pemerintah sehingga kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat. Oleh Karena itu kita tetap konsisten dengan cita-cita awal KAMI yaitu KAMI berjalan sesuai koridor konstitusi, berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, mengupayakan keadilan dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Lanjut Korneles, sebagai gerakan mahasiswa harus terus mengawal dan mengkritisi berbagai persoalan bangsa.

“Misalnya yang lagi hangat dibahas adalah politik dinasti, majunya Gibran dan Bobby dalam pilkada Solo dan Medan menjadi rumor bahwa ada politik dinasti Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi mempersiapkan Gibran dan Bobby melalui kaderisasi partai dulu, sehingga tidak ada rumor politik dinasti," katanya.

"Pak jokowi seharusnya bisa belajar dari Ibu Megawati dengan mempersiakan Ibu Puan Maharani mulai dari kaderisasi di partai, menjadi anggota DPR, sampai pimpinan lembaga tinggi negara. Inilah yang harus kita belajar dari ibu Megawati,” tutur Korneles menambahkan.

Selain itu, ada juga juga fenomena buzzer yang sebenarnya lebih banyak merusak reputasi Presiden Jokowi dalam pembangunan. Buzzer-buzzer tersebut sebenarnya tidak mengerti demokrasi seharusnya ditertibkan.

“Pak Jokowi ini orang baik. Niat Pak Jokowi sangat Baik membangun bangsa ini, tapi ada orang-orang jahat disekitar Pak Jokowi yang harus kita kawal dan kritik agar tidak menghalangi ketulusan Pak Jokowi membangun bangsa ini,” tegasnya.

Dia pun melanjutkan, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembangunan yang di lakukan Jokowi sangat agresif dalam mengejar pembanguan infrastruktur dengan membangun jalan tol.

Namun pembanguan tersebut mengorbankan banyak lahan pertanian yang membuat petani kehilangan pekerjaan dan menyebabkan penganguran.

“Tren pembangunan yang mengorbankan banyak orang sudah terlihat sewaktu Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan memulai proyek reklamasi yang akhirnya di eksekusi gubernur. Selanjutnya yaitu Ahok walaupun proyek tersebut tidak berlanjut. Jika Proyek tersebut terlaksana akan meyebabkan nelayan banyak kehilangan pekerjaan," katanya.

"Jika dilihat hal tersebut, menurut Korneles, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan mencabut masyarakat petani dan nelayan dari akar pola kehidupannya, teralianasi dari proyek pembangunan sehingga membuat pembanguan tersebut tidak humanis,