Pengamat Pendidikan: RUU Cipta Kerja Semangatnya Komersialisasi Pendidikan
Darmaningtyas menilai RUU Cipta Kerja memiliki nilai yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pendidikan, Darmaningtyas menilai RUU Cipta Kerja memiliki nilai yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
Menurut dia ada beberapa isi pasal dalam RUU Cipta Kerja mengarahkan pendidikan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan.
"Apa yang dimaksud komersialisasi adalah menjadikan pendidikan itu komoditas yang perdagangkan guna mendapatkan keuntungan. Di sini pendidikan tidak dilihat sebagai proses kebudayaan yang berperan membentuk karakter bangsa melainkan sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan," kata Darmaningtyas dalam webinar Fraksi PKS DPR, Senin (31/8/2020).
Baca: PKS: RUU Cipta Kerja Bakal Persulit Pendirian Sekolah
Darmaningtyas menyoroti soal pemberian kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor pendidikan dan kebudayaan.
Menurutnya, terjadi pergeseran dalam nilai-nilai pendidikan Indonesia dari berorientasi mencerdaskan bangsa menjadi ladang mencari keuntungan.
"Perubahan frase prinsip pendidikan nirlaba menjadi dapat laba, frase izin pendirian sekolah atau perguruan tinggi menjadi izin pendirian badan usaha dan sentralisasi pendidikan," kata Darmaningtyas.
Menurutnya, melalui RUU Cipta Kerja ada upaya liberalisasi pendidikan. Darmaningtyas mengatakan RUU Cipta Kerja secara perlahan melepaskan dari tanggung jawab negara dari dunia.
Dirinya menyontohkan kemudahan masing-masing perguruan tinggi negeri dalam merekrut mahasiswa secara mandiri.
"Seperti seleksi mandiri itu sebetulnya strategi untuk meraih pendapatan yang besar dari mahasiswa, ini semangat dari liberalisasi," ungkap Darmaningtyas.
Padahal menurut Darmaningtyas, pendidikan tidak boleh dilihat sebagai komoditas saja.
Menurutnya pendidikan merupakan bagian paling penting dalam pembentukan karakter.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.