Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid, meminta insiden penyerangan Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur diselesaikan berdasarkan aturan hukum baik menyangkut kalangan sipil, maupun anggota aparat keamanan.

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun, yang melakukan tindakan hukum itu adalah anggota TNI dan Polri," kata dia, dalam keterangannya, Senin (31/8/2020).

Dia menjelaskan, insiden itu dilakukan oleh oknum di masing-masing lembaga.

Baca: Penyerangan Mapolsek Ciracas, KSAD Andika Perkasa: 12 Anggota TNI Penuhi Syarat untuk Dipecat

Seharusnya, mereka menjadi contoh dalam kepatuhan aturan hukum serta, menyandarkan kepada aturan hukum, jika terjadi permasalahan.

"Yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah personal, individu, yang kebetulan adalah aparat hukum. Bukan institusi, bukan lembaga," kata dia.

Oleh karena itu, dia menilai, salah jika institusi berupaya melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum. Institusi, menurut Usman Hamid, seharusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

Baca: KSAD: 12 Anggota yang Serang Mapolsek Ciracas Telah Ditahan di Rutan Guntur

Penegakan hukum yang dimaksud, kata dia, tentulah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya.

"Menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan," ujarnya.

Usman Hamid juga mengingatkan para pemangku kepentingan di negeri ini, TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum.

Baca: Update Penyerangan Polsek Ciracas, Isi Hoax yang Disebar Prada MI, KSAD Andika Perkasa Minta Maaf

"Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum. Dengan kata lain, penyerangan Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, tersebut, bertolak-belakang dari keteladanan yang dimaksud," kata dia.

Di sejumlah media sosial, ada beberapa warga yang menduga, penyerangan tersebut bisa jadi adalah dampak dari provokasi pihak-pihak tertentu, yang bertujuan merusak keharmonisan TNI dan Polri yang sudah terbina selama ini.

Dugaan itu sudah sepatutnya dicermati dengan sungguh-sungguh oleh aparat keamanan, karena hal tersebut sudah menyangkut keamanan negara secara nasional.

Penyerangan Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman Hamid, harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

Baca: KSAD Kepada Pelaku Perusakan Mapolsek Ciracas: Mau Mereka Ketipu atau Tidak, Salah Sendiri !

Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan.

Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali, sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum.

Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung “ringan tangan” untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal ini, pimpinan TNI dan Polri, sudah sepatutnya duduk bersama untuk bersama-sama menegakkan hukum terhadap anggota masing-masing. Ini tidak bisa lagi disikapi sebagai kekerasan lokal, yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan lokal.

Selain itu, Usman Hamid sangat menyesalkan, kekerasan yang dilakukan terhadap Polsek Ciracas tersebut, bukan hanya menyangkut TNI dan Polri. Tapi, telah berdampak serius terhadap masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kenapa? Karena, oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik," tuturnya.

Di era media sosial kini, yang menyaksikan kesewenangan-wenangan tersebut bukan hanya warga sekitar Ciracas, tapi dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru.

Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut, menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum.