Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Bicara Praktik Industri Hukum dan Pentingnya Sanksi Moral

Merekayasa pasal. Buang barang buktinya, dan macam-macam. Karena hukum bisa diindustrikan.

Mahfud MD Bicara Praktik Industri Hukum dan Pentingnya Sanksi Moral
Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu(14/7/2020). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara tentang masih adanya praktik industri hukum dan pentingnya sanksi moral saat menjadi pembicara kunci saat peluncuran 28 buku di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Rabu (2/9/2020).

Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK tersebut mengungkapkan meski sistem hukum yang telah dibuat di Indonesia sudah bagus dan berpijak pada kebaikan namun hukum kerap menjadi industri sehingga yang salah menjadi benar dan sebaliknya.

Hal itu, kata Mahfud, disebabkan masih adanya oknum penegak hukum yang serakah.

"Merekayasa pasal. Buang barang buktinya, dan macam-macam. Karena hukum bisa diindustrikan. Maka kalau ada orang yang bertengkar, mau menang, oknum hakim bisa tahu pihak mana yang mau dimenangkan. Ia bisa memilih undang-undang, dan pasal-pasal yang cocok bagi pihak yang mau dimenangkan," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (2/9/2020).

Baca: Mahfud MD Sindir Industri Hukum yang Semakin Marak di Indonesia

Mahfud sebelumnya mengingatkan pentingnya moral dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya MK sebagai lembaga hukum, sangat instimewa karena bekerja di tiga bagian dalam ilmu hukum yakni filosofi hukum, asas hukum yang lahir dari filosofi hukum, dan norma hukum.

Namun di luar itu, kata Mahfud, masih banyak orang yang mencampuradukkan antara filosofi, asas, dan norma hukum.

Ia menjelaskan filosofi dan asas hukum, tidak menimbulkan sanksi yang bersifat normatif.

Pada intinya, kata Mahfud, hukum yang bernilai filosofi dan asas tidak memiliki sanksi normatif namun memiliki sanksi moral atau disebut sanksi otonom.

Menurut Mahfud saat ini penting bagi lembaga peradilan dan penegak hukum untuk tidak hanya menegakkan sanksi yang sifatnya normatif melainkan juga mengkampanyekan juga sanksi moral atau otonom atas hal-hal yang berada di luar norma hukum.

"Nah di antara pilihan-pilihan ini, di situlah letak moral dan kearifan ditempatkan. Kebaikan yang melekat dalam sistem hukum. Selalu akan ada napsu koruptif dan keserakahan para pelaksananya. Tinggal konsistensi serta sanksi moral dan otonom inilah yang menjadi amat penting," kata Mahfud.

Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas