TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dinilai tidak memahami sejarah.

Hal tersebut diungkapkan Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Diketahui Puan dinilai menyinggung masyarakat Sumatra Barat akibat ucapannya yang menyebut agar Sumatra Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Komentar Puan jelas merugikan citranya sendiri, bagaimana pun ucapan ini dapat dipastikan membuat orang Minang tersinggung, makin resisten, makin tak empati terhadap cucu Praklamotor ini," ungkap Pangi kepada Tribunnews.com melalaui keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).

Baca: Polemik Pernyataan Puan Soal Sumbar dan Pancasila, PKS hingga Sekjen PDIP Angkat Suara

Pangi mengungkapkan, meski Puan adalah cucu tokoh Proklamator Ir Soekarno, tak ada jaminan bagi Puan memahami sejarah Pancasila dan kontribusi pendiri bangsa termasuk orang Minang.

"Hampir separuh dari saham pendirian Negara Republik Indonesia ini, kita berani mengatakan adalah kontribusi nyata orang Minang, itu harus ditegaskan kembali dan Puan harus paham soal ini," ungkapnya.

"Puan harus tahu, Rosihan Anwar (jurnalis kawakan) berdasarkan pengamatannya, ada benar pernyataan beliau, selama bergaul dengan tokoh-tokoh Minang, sejak zaman pergerakan sampai masa kemerdekaan, hampir keseluruhan para pendiri bangsa yang berasal dari ranah Minang," terang Pangi.

Pangi menilai tidak ada untungnya Puan mengeluarkan pernyataan tendensius tersebut.

"Apalagi beliau adalah pejabat negara sekelas ketua DPR, peryataan ini sangat-sangat tidak pantas, sama saja mempermalukan dirinya sendiri dan mencoreng marwah DPR," ujarnya.

Baca: Soal Pernyataan Puan, Arteria Dahlan Harap Masyarakat Sumbar Dapat Menahan Diri

Pangi menilai pernyataan tersebut berdampak dan merugikan diri Puan sendiri.

"Jelas pernyataan ini akan sangat merugikan, katanya Puan mau maju menjadi capres atau cawapres di pilpres 2024."

"Namun sudah mulai mengeluarkan statmen yang blunder, yang bisa digoreng-goreng lawan-lawan politiknya di kemudian hari, jelas tidak menguntungkan sama sekali terhadap citra Puan Maharani," ungkap Pangi.

Pangi menilai Puan kurang membaca sejarah Pancasila dan Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat Minang.

"Puan nampak kurang baca sejarah, kering dan dangkal pikirannnya membaca kontribusi orang Minang mendirikan Republik Indonesia," ujarnya.

"Yang punya pancasila itu bukan Soekarno saja, bahkan konsep, ide, dan draf naskah Pancasila yang buat adalah founding father yang dalamnya banyak putra Minang, Itu fakta," lanjutnya.

Baca: Respons PKS Sikapi Pernyataan Politikus PDIP Soal Kepemimpinan di Sumatra Barat

PKS Minta Puan Minta Maaf

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan juru bicara PKS Handi Risza menyikapi pernyataan Puan yang meminta Provinsi Sumbar mendukung negara Pancasila.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," papar Handi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

"Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," tutur Handi.

Handi menyebut Puan yang saat ini sebagai ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar seperti Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," papar Handi yang berasal dari Sumbar.

Baca: Bamusi: Pernyataan Puan Justru Pengakuan Kontribusi Sumbar bagi NKRI

Seperti diketahui, dilansir artikel Kompas TV, Puan dalam sebuah kesempatan menyampaikan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP pada kegiatan Pilkada Serentak 2020.

Dalam menyemapikan hal itu, Puan tak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

Dia hanya mengatakan PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Chrysnha) (Kompas TV/Tito Dirhantoro)