TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara tegas menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk China.

Hal tersebut ditekankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” tegas Menlu dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).

Baca: Amerika Serikat Protes China Lakukan Uji Coba Rudal Balistik di Laut Cina Selatan

Baca: Rudal China Bisa Jangkau Jakarta Jika Laut China Selatan Berhasil Dikuasai

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah  menambahkan menanggapi isu Laut China Selatan, Indonesia mengingatkan negara-negara untuk dapat menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan.

“Indonesia menggarisbawahi Laut China Selatan harus menjadi laut perdamaian dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut China Selatan harus senantiasa berpedoman pada Unclos,” ujarnya.

Sebelumnya, laporan departemen pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia.

Laporan Pentagon ‘Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020’ itu menyebut Indonesia menjadi satu di antara lokasi fasilitas militer China.

Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Bahkan Kamboja disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.

Kembali Menlu Retno menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.