TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menanggapi soal ramainya politik uang dan politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2020.

Terkait praktik politik uang atau money politic, Mahfud menuturkan hal tersebut akan tetap ada.

Baik dalam sistem pemilihan umum langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan ke partai-partai.

Sementara dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran kepada masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

"Bahkan saya tulis di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (sewaktu jadi Ketua Hakim MK), sama saja sebenarnya kalau money politic." ujar Mahfud MD, dikutip Kompas.com.

Baca: KPK: Politik Uang Masih Berpotensi Terjadi di Pilkada, Ini Alasannya

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai."

"Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," imbuh Mahfud MD.

Karena itu, menurutnya perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Sebab, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah.

Pasalnya partai-partai lebih mengedepankan cara agar calon menang pemilu.

"Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah."