Banyak Anggota di Daerah Positif Covid-19, Bawaslu RI Khawatir Pilkada Digelar Desember 2020
Masih banyak anggota Bawaslu di daerah, kata Bagja, yang masih mengajak berjabat tangan atau bahkan cipika-cipiki.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengingat banyak anggota Bawaslu di daerah yang positif covid-19, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku khawatir dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang pemungutan suaranya sedianya digelar pada Desember 2020.
Ia pun menyampaikan pengalamannya ketika harus berkunjung ke daerah-daerah untuk melakukan supervisi.
Menurutnya banyak anggota Bawaslu yang kurang memperhatikan protokol kesehatan.
Baca: Pasangan Calon di Bulukumba Bawa Massa Ketika Daftar Ke KPU, Ini Kata Anggota Bawaslu
Baca: Sebelum Positif Covid-19, Plt Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang Sempat Terbang ke Jakarta
Masih banyak anggota Bawaslu di daerah, kata Bagja, yang masih mengajak berjabat tangan atau bahkan cipika-cipiki.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Seminar Nasional bertajuk Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual yang digelar NLDC Indonesia dan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Minggu (6/9/2020).
"Jadi kalaulah mau lah dilihat deg-degannya hati kami, jantungnya Bawaslu ini. Kalau dibuka deg-degan ini kita. Karena pada 2020 ini pada saat pandemi ada teman-teman penyelenggara yang terkena, positif covid-19 di salah satu kabupaten kota. Sudah besar. Sudah sekitar 30 orang, Bawaslu sendiri. Positif covid-19, sudah diswab," kata Bagja.
Selain itu, Bagja juga khawatir dengan proses distribusi logistik pada penyelenggaran Pilkada 2020.
Menurutnya, merujuk pada penyelenggaran Pikkada 2019, banyak persoalan antara lain terlambatnya pembukaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena di antaranya ada permasalahan pada distribusi logistik meski pekerjaan distribusi logistik pada Pilkada 2020 tidak sebanyak Pilkada 2019.
"Kami deg-degan juga di bulan Desember tahun 2020 ini. Kenapa? Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sangihe, Talaud, sampai Pulau Rote. Itu sangat sulit untuk distribusi logistik. Itu juga faktor-faktor yang kami kemudian mengusulkan ke KPU meminta seluruh alat transportasi yang digunakan teman-tema militer dan juga Polisi juga dipakai dalam penyebaran distribusi logistik agar tidak juga terjadi permasalahan distribusi logistik pada 2019 lalu," kata Bagja.
