Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

KPK Berupaya Pilkada Serentak 2020 Tak Lahirkan Koruptor Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan melakukan upaya pencegahan kelahiran koruptor-koruptor baru di Pilkada Serentak 2020.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in KPK Berupaya Pilkada Serentak 2020 Tak Lahirkan Koruptor Baru
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Ketua KPK Firli Bahuri 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan upaya pencegahan kelahiran koruptor-koruptor baru di Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan.

Firli menyebut, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyambangi calon kepala daerah.

Tujuannya untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.

"KPK berupaya penuh agar Pilkada Serentak 2020 tidak membidani kelahiran koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya," ungkap Firli, Selasa (8/9/2020) dilansir Kompas.com.

Ketua KPK, Firli Bahuri
Ketua KPK, Firli Bahuri (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Baca: Jokowi Minta Waspadai Klaster Pilkada, Satgas Covid-19: KPU Harus Tegakkan Aturan

Firli mengungkapkan terdapat sejumlah pengalaman di mana tak lama setelah dilantik, kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi.

Firli juga mengingatkan para calon kepala daerah petahana agar tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada serentak 2020.

"Saya kembali ingatkan terutama kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrumen apalagi anggaran negara, dalam kontestasi pilkada serentak 2020," kata Firli.

Berita Rekomendasi

Firli menyebut KPK berkomitmen memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses Pilkada 2020.

Baca: KPK Tetap Usut Perkara Wakil Bupati OKU yang Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Proses pilkada, dikatakan Firli, merupakan ranah politik sedangkan penegakan hukum berada dalam ranah yang berbeda.

"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota," kata Firli.

KPK juga disebut Firli memiliki 'mata rakyat' yang disebutnya tidak takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke KPK.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Rencananya, hari pemungutan suara Pilkada 2020 digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Baca: Ditegur Tito Karnavian, Berikut Daftar Calon Kepala Daerah yang Melanggar Aturan Jelang Pilkada

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas