Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta DPR RI untuk mencermati draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang disebutnya belum menjawab sejumlah persoalan terkait masyarakat adat.

Diketahui, delapan fraksi di DPR RI telah sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).

"Draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada saat ini perlu dicermati, karena belum menjawab persoalan-persoalan, bahkan berbahaya bagi keberadaan masyarakat adat. Contohnya pengaturan tentang evaluasi masyarakat adat," ujar Rukka, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (12/9/2020).

Rukka mengatakan pengaturan soal evaluasi masyarakat adat justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Baca: Komnas HAM Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Dibahas dan Disahkan DPR

Baca: Demokrat: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Hadiah Selama 75 Tahun RI Merdeka

Dia menjelaskan bahwa masyarakat adat punya asal-usul, sudah ada sebelum negara ini ada, tidak dibentuk oleh negara. Dan pasal-pasal evaluasi dapat menjadi alat untuk menghapus status masyarakat adat berikut dengan hak-haknya.

"RUU sepertinya ketika dibuat ternyata sudah punya niat untuk menghapus. Pasal tentang evaluasi masyarakat adat itu sangat tidak tepat, bahkan berbahaya," kata dia.

Selain itu, Rukka menyebut salah satu letak persoalan masyarakat adat selama ini adalah sektoralisme dalam pemerintahan. Dimana kementerian-kementerian tidak saling mendengar, tidak saling berbicara sehingga tidak ada sinkronisasi, apalagi koordinasi.

"Masyarakat adat jadi korban sektoralisme. Masyarakat adat seperti bola, yang dipingpong kesana kemari. Seperti terperangkap dalam rumah besar, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tidak ada pilihan," ungkap Rukka.

Rukka mencontohkan korban sektoralisme adalah kriminalisasi terhadap Effendi Buhing, Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, yang belakangan ini menjadi viral di seluruh media. Dalam kasus itu, mereka mengadu kemana-mana namun tak jua mendapat solusi. Sehingga menurut Rukka persoalan sektoralisme ini harus dibereskan dalam UU Masyarakat Hukum Adat.

Kemudian, persoalan lain yang perlu dibahas dalam RUU tersebut adalah pengaturan tentang restitusi dan rehabilitasi untuk memastikan pemulihan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat adat yang sudah terjadi di masa lalu.

"Valuasi Ekonomi wilayah adat yang dilakukan oleh IPB, UI dan UNPAD menunjukkan bahwa nilai ekonomi sumbangan masyarakat adat cukup besar dan berpotensi lebih besar lagi jika dilindungi dan dikembangkan bersama dengan pemerintah," jelasnya.

"Pandemi juga menunjukkan bahwa masyarakat adat yang sudah kehilangan wilayah adatnya tidak memiliki stok pangan yang cukup. Sebaliknya masyarakat adat yang masih memiliki wilayah adat yang utuh dan hidup dari wilayah adat tersebut memiliki stok pangan yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk bisa dibagi kepada masyarakat lain. Ini menunjukkan bahwa wilayah adat adalah pertahanan dan Lumbung pangan Indonesia yang harus dijaga," pungkas Rukka.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Kedelapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Partai Demokrat, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PDI-P.

Adapun Partai Golkar belum menyatakan sikap atas RUU Masyarakat Hukum Adat, karena menunggu keputusan resmi dan sikap tertulis.

"Delapan sudah secara jelas, satu menunggu pendapat resmi tapi pada prinsipnya tadi disampaikan pak kapoksi semua fraksi setuju. Kita menunggu satu pandangan fraksi akan menyusul secara tertulis," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat

Kemudian, Supratman meminta persetujuan seluruh fraksi atas harmonisasi dan pembulatan konsep RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Saya menanyakan sekali lagi, apakah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsesi RUU Masyarakat Hukum Adat bisa kita setujui?," tanya Supratman.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Awalnya, anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sependapat dengan partai-partai lain terkait perlindungan bagi masyarakat adat yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang.

Namun, menurut Firman, ada sejumlah persoalan dalam masyarakat adat. Di antaranya keberadaan kelompok yang hanya mengklaim sebagai masyarakat adat.

Oleh karenanya, ia berharap, RUU Masyarakat Hukum Adat nantinya melindungi masyarakat adat asli.

"Oleh karena itu, ini yang curiga RUU ini, tapi prinsip dasarnya Golkar adalah ketika kita bicara kepentingan masyarakat adat, harus kita lindungi secara hukum karena dengan berbagai persoalan terkait hak-hak masyarakat adat sering diabaikan, baik dalam proses hukum dan persidangan," kata Firman.

Lebih lanjut, terkait sikap resmi partai, Firman mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR.

Namun, Firman memastikan, sikap fraksi akan disampaikan secara resmi dan tertulis usai rapat Baleg.

"Fraksi Golkar karena kami masih menunggu petunjuk dari ketua fraksi dan kemudian kami sedang menyusun untuk kemudian nanti untuk sikap fraksi secara resmi sedang kami ajukan ke pimpinan fraksi, karena itu kami pandangan fraksi akan disampaikan setelah rapat ini," pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, setelah tahap harmonisasi, RUU Masyarakat Hukum Adat akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Kemudian, DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Masyarakat Hukum Adat segera diserahkan ke DPR.

"Setelah disahkan dalam Paripurna, baru dikirim ke pemerintah," kata Willy saat dihubungi, Jumat (4/9/2020).

RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU Prolegnas prioritas 2020. RUU ini diusulkan Fraksi Nasdem.

Adapun pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat mandek sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian akan mulai dibahas kembali di era pemerintahan Joko Widodo