TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan kesehatan di atas ekonomi sudah benar dan tepat sebab kesehatan dan dan keselamatan rakyat harus diutamakan.

Langkah ini juga harus disertai dengan usaha-usaha baik melalui UU, aturan atau kebijakan.

Misalnya dengan menerbitkan inpres baru yang lebih tegas, juga dengan politik anggaran yang mengutamakan kesehatan rakyat.

Demikian salah satu rekomendasi Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) yang dibacakan Ketua KSDI Yayan Sopyani usai webinar nasional dengan tema "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia," menyedot perhatian publik luas.

Dipandu moderator yang juga Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait, hadir para narasumber adalah Polhukam Mahfud MD, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Rekomendasi KSDI kedua, sambung Yayan, bahwa kebijakan memberi sanski seperti menyekolahkan atau menunda pelantikan para calon kepala daerah yang jelas-jelas melanggar disiplin protokol kesehatan sangat tidak tepat, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan terlambat.

Baca: Dipandu Maruarar Sirait, Webinar Perdana KSDI Sedot Perhatian Publik

Seharusnya memberikan sanski yang tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan seperti diskualifikasi.

"Rekomendasi ketiga, dalam rangka menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia, apabila tidak ada jaminan dan kepastian bahwa Pilkada bisa dijalankan sesuai protokol kesehatan maka Pilkada 2020 sebaiknya ditunda dan segera merealokasi anggaran Pilkada 2020 menjadi anggaran penanganan Covid-19," jelas Yayan.

Rekomenasi keempat, harus ada instrumen hukum yang tegas dan jelas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga menimbulkan efek jera.

Kelima, pemerintah dan aparat harus memberikan teladan kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan bila ada yang melanggar maka harus dihukum dua kali lipat dari masyarakat biasa.

'Keenam, jika dipanang perlu dan efektif sebaiknya Presideb tidak ragu-ragu dalam melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang tidak mampu bekerja secara maksimal selama masa pandemi," tutup Yayan.

Hadir dalam webinar ini berbagai latarbelakang dan profesi. Ada kepala daerah, aktivis, pengusaha, pengacara, artis dan selebiritis, media, musisi, politisi, pegiat seni dan kebudayaan, akademisi dari berbagai kampus, guru dari berbagai sekolah, dan mahasiswa di berbagai daerah dan lain-lain.

Sementara itu, kesimpulan Webinar dari para narasumber dibacakan oleh pengurus KSDI Adi Kurniawan, Maya Sofia Al Habsy, Junyor Parhusid dan Twedy Noviady.

Yayan menambahkan, KSDI selalu mau membumikan Pancasila dan Kebhinnekaan Tunggal Ika-an Indonesia, yang dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia.

KSDI ingin Pancasila hidup dan benar-benar di jalankan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik dalam pernyataan-pernyataan sikap, pandangan-pandangan maupun aksi dan tindakan.

KSDI, sambungnya, tentu saja dalam menghidupkan Pancasila itu dengan cara-cara yang demokratis, sebab demokrasi juga ada dalam nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi Barat yang liberal. Atau bukan semata demokrasi prosedural, yang mengabaikan nilai-nilai mausyawarah mufakat dan gotong-royong yang sudah tumbuh di bumi Nusantara berabad-abad lamanya.

"KSDI mengajak anak-anak muda se Indonesia, dari berbagai agama, suku atau etnis dan prosesi apapun, untuk bergabung dalam KSDI," demikian Yayan.