Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

M Qodari Rekomendasikan Tunda Pilkada dalam Webinar KSDI

Indobarometer menyarankan agar diatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar dan menciptakan kerumunan.

M Qodari Rekomendasikan Tunda Pilkada dalam Webinar KSDI
ist
Maruarar dan Qodari pada webinar nasional bertemakan 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia,' Sabtu (12/9/2020) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indobarometer merekomendasikan agar DPR merevisi UU Pilkada yang masih mengatur ketentuan kampanye terbuka yang berpotensi adanya kerumunan massa.

Indobarometer juga menyarankan agar diatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar dan menciptakan kerumunan.

"Dalam revisi UU Pilkada itu, ditentukan jadwal kedatangan pemilih berdasarkan jam, dan pengaturan jarak pemilih di luar lokasi pemilihan," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertemakan "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia," pada Sabtu (12/9//2020) malam.

Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) dan dihadiri 700-an partsipasan.

Hadir dalam webinar ini berbagai latarbelakang dan profesi. Ada kepala daerah, aktivis, pengusaha, pengacara, artis dan selebiritis, media, musisi, politisi, pegiat seni dan kebudayaan, akademisi dari berbagai kampus, guru dari berbagai sekolah, dan mahasiswa di berbagai daerah dan lain-lain.

Maruarar, Qodari dan Iwan Ariawan
Maruarar, Qodari dan Iwan Ariawan.

Selain Qodari, hadir sebagai narasumber Menko Polhukam Mahfud MD, Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramonno dan ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri

Dalam webinar yang dimoderatori Maruarar Sirait ini, Qodari pun merekomendasikan untuk menunda pilkada karena untuk melakukan revisi UU Pilkada dinilai tidak cukup waktu.

Sebab, jika fenomena mudik dilarang karena melibatkan sekitar 10-15 juta orang, perhelatan pilkada melibatkan lebih dari 100 juta orang sehingga didorong untuk ditangani lebih serius.

"Untuk pilkada langsung 9 Desember sebaiknya ditunda karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan syarat-syarat ketat sebagai berikut, pertama, masker dibagikan ke seluruh Indonesia. Dua, merevisi UU untuk hapus semua bentuk kampanye dengan kerumunan, kemudian sanksi calon kepala daerah yang membuat kerumunan itu belum ada di UU dengan tegas," ujarnya.

Baca: Komnas HAM Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Rekomendasi disampaikan Qodari setelah menjelaskan realitas di lapangan. Qodari memprediksi perhelatan pilkada yang menciptakan kerumunan seperti masa kampanye dan hari-H pencoblosan akan menjadi bom atom warga yang positif COVID-19.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas