Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pemimpin harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya dan menghasilkan solusi yang visioner.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP secara virtual, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Menurutnya, pemimpin yang gagal hanya bisa berbicara, dan mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya.

Hasto menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan kegagalan terbesar bagi pemimpin ialah tidak pernah berbuat apa-apa.

"Justru menjadi pemimpin, apalagi menjadi calon kepala daerah dan kemudian nanti dipilih karena kerja keras kita, karena gotong royong kita. Kita tidak masuk ke zona nyaman, kita harus berani menentang arus," kata Hasto.

Baca: PDIP Tampilkan Ludruk Kirun Cs, Hasto: Harapan Rakyat Bisa Tertawa di Tengah Kesulitan Pandemi

Baca: Jusuf Kalla: PSBB DKI Jakarta Suatu Keharusan

Hasto mengibaratkan pemimpin itu sopir yang harus membaca visi ke depan, di mana ketika berjalan perlu melihat spion untuk mengetahui kondisi di belakang.

Lalu lampu sein, kata Hasto, sebagai isyarat untuk menginjak rem atau memutar haluan dengan aman.

"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem dan untuk ngerem tidak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal. Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," papar dia.

Namun, Hasto tidak menyebut siapa pemimpin yang dimaksudnya.

Hanya saja, belakangan ini publik diramaikan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Anies memandang langkah itu sebagai injak rem darurat.

Baca: Gubernur Banten Wahidin Halim : Kami Tidak Kenal Rem Darurat, Tetap PSBB Kontinu

Di sisi lain, Hasto meminta kepala-kepala daerah dari PDIP harus selaras dengan keinginan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan searah dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda. Terutama ketika menghadapi persoalan rakyat, pandemi," papar Hasto.