TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pers atau media massa yang di bawah naungan Dewan Pers bersaing atau mendapat tantangan dari media abal-abal, akun-akun anonim ketika pemilu atau pilkada berlangsung.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henri Subiakto dalam Webinar: Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Menjelang Pemilu Pilkada 2020 di Media Massa, seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Dewan Pers, Selasa (15/9/2020).

"Mereka harus sering kali bersaing, dapat tantangan dari media-media abal-abal yang di luar pemahaman atau keluar karakteristik sebagai media yang tidak mengikuti undang-undang pers. Sekaligus juga tantangan yang lain adalah akun-akun anonim yang seringkali menyerang media-media atau pertentangan kebenaran kontennya," ujar Henri.

Dalam pilkada, kata dia, akun-akun anonim akan mengutip media abal-abal yang menguntungkan salah satu konsestan untuk menyerang media-media yang menjalankan etika jurnalistik.

Baca: Layanan Sosial Media Manajemen jadi Solusi Pebisnis Kelola Medsos

Terkadang serangan yang dilancarkan itu mengkondisikan seakan-akan media massa di bawah Dewan Pers itu tidak dapat dipercaya publik. Karena tidak memuat berita yang mirip dilaporkan media abal-abal yang dikutip akun-akun anonim dan punya pengikut banyak di media sosial.

Meskipun demikian, dia mendorong, media massa tetap menjunjung tinggi pemberitaan netral, objektif seturut etika jurnalistik saat meliput pilkada.

"Media massa harus mengambil posisi yang tadi, harus netral, objektif, karena hanya hanya kebenaran dengan kualitas dan objektivitas yang mampu untuk melawan banyak konten-konten yang kadang kala itu berseliweran, tapi kualitasnya rendah. Karena tidak memiliki standar-standar jurnalistik yang baik," tegasnya.

Selain itu media massa itu juga menghadapi banyak sekali serangan cyber.

Namun dia tetap mengingatkan media untuk tetap netral dan objektif serta menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam pemberitaan pilkada.