Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hadi Pranoto Rp 150 Triliun dan Minta Sita Kantor PSI, Muannas Alaidid Sebut Aneh dan Tak Masuk Akal

Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menanggapi gugatan perdata yang diajukan Hadi Pranoto sebesar Rp 150 triliun

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Hadi Pranoto Rp 150 Triliun dan Minta Sita Kantor PSI, Muannas Alaidid Sebut Aneh dan Tak Masuk Akal
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
Muannas Alaidid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menanggapi gugatan perdata yang diajukan Hadi Pranoto sebesar Rp 150 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menurutnya, gugatan adalah hal yang biasa.

"Dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang biasa terjadi gugat menggugat setiap orang dalam menuntut haknya," kata Muannas saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Kendati demikian, Muannas menilai gugatan Hadi Pranoto dinilai absurd dan tidak masuk akal.

Sebaliknya, dia menduga ada motif lain dari gugatan yang diajukan oleh Hadi Pranoto.

"Gugatan Hadi Pranoto senilai Rp 150 T kepada saya itu tidak hanya absurd tapi aneh sekaligus tak masuk akal. Bahwa gugatan akal-akalan itu saya lebih melihat diajukan Hadi Pranoto berharap ada bargaining (posisi tawar) agar saya mencabut laporan polisi kepadanya," jelasnya.

Baca: Hadi Pranoto Gugat Balik Pelapor Video Klaim Obat Covid-19 Rp150 Triliun dan Minta Kantor PSI Disita

Baca: Sempat Tertunda karena Sakit, Hadi Pranoto Dijadwalkan Diperiksa Kembali 24 September 2020

Hadi Pranoto yang mengaku bergelar profesor dan ahli mikrobiologi, tak mau mengaku soal sekolahnya saat melakukan jumpa pers di Bogor pada Minggu (2/8/2020).
Hadi Pranoto yang mengaku bergelar profesor dan ahli mikrobiologi, tak mau mengaku soal sekolahnya saat melakukan jumpa pers di Bogor pada Minggu (2/8/2020). (ISTIMEWA)

Lebih lanjut, Muannas menilai alasan gugatan Hadi Pranoto juga terkesan dipaksakan.

BERITA TERKAIT

Sebab, pelapornya tidak terima bahwa kebohongannya terkait gelar professor dan klaim penemuan obat Covid-19 dibantah berbagai pihak.

"Padahal menjadi kewajiban hukum bagi saya dan siapapun yang tahu bahwa bila ada peristiwa pidana untuk melaporkan ke pihak berwenang sesuai pasal 165 KUHP, sehingga inisiatif melaporkan itu justru dijamin UU dimana menjalankan perintah UU tidak boleh dipidana sesuai Pasal 50 KUHP," ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga membantah pelaporannya itu mengatasnamakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagaimana yang digugat oleh Hadi Pranoto.

"Jadi jelas mana ada perbuatan melawan hukumnya apalagi ngamuk sampai gugat dan menuntut sita kemana-mana, dibanyak media juga saya katakan melaporkan Hadi Pranoto dan Anji dalam kapasitas saya sebagai ketua umum cyber indonesia tak ada hubungan dengan pihak dan organisasi manapun termasuk Partai Solidaritas Indonesia tempat saya bernaung," tegasnya.

Atas dasar itu, Muannas menilai materi gugatan terkait penyitaan aset kantor PSI dinilai tidak lagi relevan. Namun, pihaknya juga tengah menyiapkan gugatan balik terhadap gugatan perdata yang diajukan Hadi Pranoto.

"Menghubungkannya apalagi sampai menyita aset tak ada dasar hukumnya, sita aset pribadi saya aja gak mungkin apalagi partai. Makanya saya berani menjamin mundur sebagai advokat kalau gugatan aneh dan akal-akalan Hadi Pranoto dikabulkan, kita lihat nanti sedang siapkan gugatan balik (rekonpensi) ke dia dalam jawaban nanti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hadi Pranoto menggugat balik Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahkan, nilai gugatan yang diajukan bernilai fantastis yaitu senilai Rp 150 triliun.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas