Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.

Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.

"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," lanjutnya.

Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.

Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.

Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.

"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.

Baca: Pengamat Sebut Kritik Ahok soal Bongkar Pasang Direksi dan Komisaris BUMN Perlu Didengar

Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.

Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.