Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Komisioner Bawaslu Paparkan Potensi Konflik Pilkada di Tengah Pandemi Covid

Mulai dari bersikap curang, calon kepala daerah (Cakada) pertahanan, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Komisioner Bawaslu Paparkan Potensi Konflik Pilkada di Tengah Pandemi Covid
setkab.go.id
Pilkada Serentak 2020 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifudin mengatakan, selain potensi kerawanan dipicu oleh pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19, pilkada serentak 2020 juga tetap menyimpan potensi konflik yang dipicu oleh berbagai kemungkinan kecurangan yang bisa melibatkan penyelenggara pemilu.

Mulai dari bersikap curang, calon kepala daerah (Cakada) pertahanan, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Hal itu disampaikan Afifudin dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).

Afifudin menilai, Pilkada di saat wabah seperti saat ini tidaklah mudah. Di satu sisi lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat virus corona tetap terbuka.

Baca: Pilkada Serentak Ditunda atau Sesuai Jadwal? Begini Pandangan Pakar Epidemiologi

Baca: PBNU dan PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada di Tengah Darurat Pandemi

"Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini adalah jika protokol kesehatan diterapkan, baik penyelenggara, pemilih, maupun peserta," kata Afifudin.

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan. Misalnya, untuk pengumpulan massa dalam rapat umum hanya boleh dihadiri 50 orang.

Selain itu, dari sisi anggaran, biayanya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, KPU saja mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tak mengidap Covid atau terpapar Covid ketika turun ke lapangan.

Nah untuk potensi konflik, Bawaslu sudah mengingatkan potensi kekecewaan para bakal calon maupun pendukung yang gagal ditetapkan oleh KPUD setempat di dalam waktu dekat.

"Misalnya ada calon yang tidak masuk sebagai calon karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka kecewa, mereka melakukan unjuk rasa dan seterusnya. Kami mengirim surat ke daerah soal ini. Termasuk calon yang lolos proses selebrasinya jangan berlebihan," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas