Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Pandemi Covid-19
Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi secara menyeluruh penanganan pandemi yang dilaksanakan kementerian terkait.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan sikap atas pandemi Covid-19 yang telah enam bulan mewabah di Indonesia.
Satu di antara pandangan itu, Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi secara menyeluruh penanganan pandemi yang dilaksanakan kementerian terkait.
"Jika diperlukan, dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti saat membacakan pandangan Muhammadiyah dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9/2020).
Disampaikan Muti, Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden.
"Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali," ucapnya.
Selain itu, Muti mengatakan yang diutamakan dan terpenting adalah penyelamatan jiwa manusia.
"Ini sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," imbuhnya.
Baca: Batasi Akses Masuk Pegawai Sejak Menag Positif Covid-19, Kantor Kementerian Agama Tak Tutup Total
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dari sikap PP Muhammadiyah, disebut telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19.
"Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal," kata Muti.
"Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," pungkas Muti.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.