TRIBUNNEWS.COM - Perkumpulan Warga Muda mendesak pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Perkumpulan Warga Muda diketahui merupakan jaringan kolaborasi muda-mudi lintas sektor yang
berupaya untuk menciptakan ekosistem ramah generasi muda.

Baik secara struktural maupun kultural dalam usaha mendorong partisipasi dan representasi anak muda di level pusat hingga level daerah pada sektor publik maupun sektor privat.

Komisaris Perkumpulan Warga Muda, Wildanshah, mengungkapkan pihaknya memiliki salah satu program yakni Warga Muda Jaga Pilkada.

"Jadi tiap Jumat kita rutin mengundang stakeholder buat bicara soal Pilkada, sampai titik kajian-kajian kami melihat tidak memungkinkan menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020 ini," ungkap Wildanshah saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (21/9/2020).

Selain kondisi pandemi di Indonesia yang semakin meluas, Wildanshah juga menyebut pemerintah belum memperlihatkan sikap pro aktif dalam mengawal protokol kesehatan.

Baca: KPU Akui Sulit Hapus Bentuk Kampanye Tatap Muka

Ditambah lagi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman juga terpapar Covid-19.

“Pimpinan KPU RI yang mendapatkan layanan ekstra dan paham protokol kesehatan saja masih bisa terpapar, apalagi penyelenggara seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat umum," ungkapnya.

Euforia Pilkada disebut Wildanshah banyak membuat masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Hal ini membuat Pilkada berpotensi membuat klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Koordinator Warga Muda Jaga Pilkada, Heru Dinyo mengungkapkan penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah tidak siap untuk menyelenggarakan Pilkada di tahun ini.

Hal itu dibuktikan dari tiga pimpinan KPU RI dinyatakan positif terpapar Covid-19.

"Menurut berbagai survei masyarakat masih terkesan menyepelekan protokol kesehatan dan bahaya pandemi Covid-19."

"Kepercayaan diri yang berlebihan ini yang membuat mereka lebih berisiko membuat klaster pilkada yang lebih berbahaya di daerah masing-masing” ujar Heru Dinyo melalui keterangan tertulis, Senin.

Baca: Kapolri Idham Azis Keluarkan Maklumat Soal Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020

Heru Dinyo menyebut, baru memasuki proses tahapan Pilkada saja KPU dan Bawaslu di daerah sudah banyak yang terkena Covid-19.

Bahkan belum lagi Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta pendukung yang juga terpapar Covid-19.

Heru Dinyo mengingatkan, kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih berharga daripada apapun.

Bahkan, dalih Pilkada tetap dilaksanakan demi dongkrak pertumbuhan ekonomi sangat bertentangan dengan nurani kemanusiaan.

Selain itu, Heru Dinyo menyebut Pilkada di masa pandemi mempertaruhkan masa depan generasi muda untuk beberapa tahun mendatang.

Baca: Rapat Komisi II DPR Soal Pilkada Diawali Doa untuk Ketua dan Komisioner KPU yang Kena Covid

Heru menambahkan, jika usia produktif kita terjangkit Covid-19 karena pilkada, sebagai bangsa kita akan menyesal tujuh turunan.

“Bonus demografi di Indonesia sedang terancam oleh pandemi, otomatisasi dan pelayanan negara yang belum optimal."

"Jangan karena memaksakan Pilkada, malah membawa bencana kepada kita, ini bisa jadi SDM hancur, Indonesia mundur,” tegasnya.

Dalam waktu dekat Warga Muda akan menyelenggarakan rangkaian webinar untuk mengakomodasi pendapat para ahli dan aspirasi anak muda terhadap rencana pemerintah yang tetap akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Dari sana, kami akan mengajak semua pihak yang prihatin akan rencana itu untuk membangun komitmen gerakan bersama yaitu, tunda Pilkada,” ungkap Heru Dinyo.

Baca: Mardani Ali Sera : Tunda Pilkada, Keselamatan Rakyat Prioritas

Heru Dinyo meminta agar pilkada ditunda hingga vaksin ditemukan.

Ia meyakini teknologi kesehatan dunia sudah lebih maju jika dibandingkan masa lalu.

Sehingga pihaknya optimis vaksin dapat ditemukan lebih cepat.

"Dan kami yakin penundaan Pilkada serentak 2020 bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam menanggulangi pandemi ini."

"Sedang fungsi kepala daerah tetap dapat berjalan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang kompeten,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)