PGRI Tolak Rencana Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah
Rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK menimbulkan keresahan banyak pihak.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menolak rencana penghapusan mata pelajaran sejarah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kabar mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah terungkap pada draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.
"PB PGRI menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK. Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945," ujar Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (21/9/2020).
Menurut Unifah, rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK menimbulkan keresahan banyak pihak.
Dia menilai pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya.
Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak melupakan jati diri dan identitas bangsanya.
"Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi, kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif," tutur Unifah.
PGRI meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji ulang penyederhanaan kurikulum 2013. Menurut Unifah, Kemendikbud harus melibatkan para pemangku kepentingan dalam pembahasan penyederhanaan kurikulum 2013.
"PB PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 dengan melibatkan para ahli dan mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan," ucap Unifah.
Pendidikan, menurut Unifah, harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia.
Kemendikbud diminta mengedepankan pendidikan yang menanamkan watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebhinekaan global, berakar pada sejarah dan budaya bangsa.
