Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang Majelis Umum ke 75 PBB secara virtual, Rabu, (23/9/2020).

Dalam pidatonya tersebut Presiden menyampaikan tiga pemikirannya mengenai PBB ke depannya.

Pertama, Presiden Jokowi menyerukan agar PBB senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.

Menurutnya, PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralisme itu menghasilkan, termasuk pada saat terjadinya krisis.

"PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman," kata Presiden.

"PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan," tambahnya.

Kedua, Jokowi mendorong agar kepemimpinan global kolektif harus diperkuat. Dalam hubungan antarnegara dan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.

"Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh ''collective global leadership''. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik," ujarnya.

Ketiga, Presiden Joko Widodo mendorong agar kerja sama dalam penanganan Covid-19 diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.

Menurutnya, vaksin akan menjadi ''game changer'' dalam perang melawan pandemi.

"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka yang lebih panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia," paparnya.

Dari sisi ekonomi, Presiden Joko Widodo memandang bahwa reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan ''global supply chain'' yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.