Antisipasi Krisis Pangan, Pemerintah Buka Lahan Singkong 1,4 Juta Hektare
Tugas Kementerian Pertahanan dalam proyek food estate tersebut yakni menjamin ketahanan pangan komoditi singkong.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun lumbung pangan berskala luas atau food estate bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri lainnya.
Prabowo mengatakan, dalam membangun food estate tersebut, ada pembagian tugas antara kementerian yang terlibat.
Mulai dari Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca: Komisi I Rapat Tertutup dengan Mabes TNI-Kemenhan, Prabowo Dijadwalkan Menyusul
Baca: Soal Food Estate, Mentan Tegaskan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementerian
Tugas Kementerian Pertahanan dalam proyek food estate tersebut yakni menjamin ketahanan pangan komoditi singkong.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (23/9/2020).
Proyek cadangan singkong tersebut, menurut Prabowo, dimulai pada 2021 dengan luas lahan 30 ribu hektar. Luas lahan tersebut akan terus bertambah secara bertahap hingga 2025.
"Target akhirnya adalah sampai 1,4 juta hektare di akhir 2025," katanya.
Komoditi singkong, Prabowo akan menghasilkan sejumlah produk pertanian mulai dari tapioka hingga mokaf, yaitu tepung yang menjadi bahan dasar sejumlah produk pangan.
Ia mengatakan, dengan terjaganya ketahanan pangan komoditi singkong maka Indonesia tidak akan tergantung lagi pada impor.
"Yaitu bahan pangan untuk roti, nasi dan mie dari singkong, Indonesia sudah konsumen mie kedua terbesar di dunia dan kita ingin menjamin bahwa kita tidak tergantung dari persediaan luar negeri," tuturnya.
Prabowo optimis proyek food estate di Kalimantan dan Sumatera Utara akan berjalan dengan baik. Setiap kementerian yang bertugas akan menjalankan perannya agar tercipta ketahanan pangan nasional.
"(Kementerian) PUPR bekerja di depan kemudian Kementerian Pertanian saya kira sudah punya rencana yang luar biasa yang baik ke depan. Gubernur Kalimantan Tengah juga mendukung di lapangan, jadi saya kira itu dari saya dan kita siap bekerja dan menghadapi segala kemungkinan. Kami yakin kita bisa atasi semua kemungkinan yang akan dihadapi bangsa ini," katanya.
Antisipasi Krisis
Prabowo Subianto mengatakan, perannya dalam proyek lumbung pangan berskala luas hanya pendukung saja. Peran utama proyek tersebut tetap dipegang oleh Menteri Pertanian Syharul Yasin Limpo.
"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli untuk ikut membackup, mendukung menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Tentunya yang paling utama adalah menteri Pertanian tugas pokok beliau kita hanya membackup sebagai cadangan," kata Prabowo.
Menurut Prabowo pembuatan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara bertujuan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan seperti yang sering diperingatkan oleh lembaga pangan dunia (FAO).
"Rencana ini untuk menjamin bahwa negara kita akan bisa dengan tenang menghadapi apapun, termasuk FAO dari PBB tentang kemungkinan akan ada kelangkaan pangan atau krisis pangan dunia sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 ini," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/9).Dalam rapat tersebut Presiden kembali mengingatkan mengenai ancaman krisis pangan yang disampaikan oleh lembaga pangan dunia FAO.
"Dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi covid yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia," kata Presiden. (taufik/tribunnetwork/cep)