Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut ada dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar.

Usman menilai dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini.

Usman mengatakan Presiden Jokowi baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia Indonesia sendiri.

Baca: Jokowi Tugaskan Menhan Prabowo Urus Singkong di Kalimantan Tengah

Sekarang, kata Usman, orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer.

"Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto. Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya," kata Usman ketika dikonfirmasi, Jumat (25/9/2020).

Baca: Komisi I Rapat Tertutup dengan Mabes TNI-Kemenhan, Prabowo Dijadwalkan Menyusul 

Untuk itu Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberikan ganti rugi yang efektif.

Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, kata Usman, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan.

"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran ham seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," kata Usman.

Baca: Proyek Food Estate oleh Kemenhan Atau Sebaiknya Dikelola Korporasi BUMN

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 1998 lewat Tempo.co, menurut dakwaan dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta, tim ini dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.

Majalah tersebut menyebut Bambang membawahi 10 orang anggota, yakni Kapten Inf. F.S Multhazar, Kapten Inf Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf Julius Stefanus, Kapten Inf Untung Budiarto, Kapten Inf Dadang Hindrayuda, Kapten Inf Joko Budi Utomo, Kapten Inf Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Diberitakan sebelumnya Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan isi dokumen Keputusan Presiden nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang salinannya beredar di media sosial.

"Iya," kata Dahnil ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (25/9/2020).

Dalam dokumen tersebut termuat pemberhentian enam pejabat tinggi di Kemhan di antaranya Dirjen Perencanaan Pertahanan Marsda TNI Dody Trisunu, Dirjen Potensi Pertahanan Bondan Tiara Sofyan.