TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus mencermati isu penghancuran 16 ribu masjid di Xinjiang, China.

Kabar tersbeut beredar berdasarkan sebuah laporan dari lembaga konsultan di Australia pada Jumat (25/9/2020) menyebutkan otoritas China telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan Kemenag akan meminta pemerintah China soal kebenaran isu tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Kami juga mencermati perkembangan tersebut bapak pimpinan bahwa diinformasikan ada ribuan masjid di Xinjiang di wilayah Uighur yang itu diinformasikan dihancurkan atau dirobohkan," katanya.

"Kami mencermati ini bapak pimpinan karena kami juga mendapat informasi dari otoritas setempat memberikan bantahan terhadap hal tersebut," lanjutnya.

Kemenag, kata Zainut, juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah China karena bagian dari hubungan diplomatik.

Baca: Dituding Hancurkan Ribuan Masjid di Xinjiang, Ini Jawaban China

"Kami dari Kementerian Agama akan meminta dari otoritas setempat khususnya adalah pemerintah China untuk bisa memberikan kejelasan informasi ini," ujarnya.

"Yang pasti kami dari Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi, dijaga dan dihormati," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sempat menyinggung beredarnya isu yang menyebut 16 ribu masjid dihancurkan di Xinjiang, China.

"Saya dua hari yang lalu mendapatkan pertanyaan wartawan dan wartawan itu saya yakin tidak sembarang menyampaikan pertanyaan kepada saya terkait dengan isu ada 16 ribu masjid dihancurkan di China pak," kata Yandri.

"Dan ini dilaporkan oleh seorang atau salah satu lembaga di Australia dan ini terus berlangsung bahkan kaum muslim di sana tidak boleh melaksanakan ritual yang disyariatkan oleh Islam seperti salat dan sebagainya," imbuhnya.

Yandri meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri bersikap tegas atas beredarnya kabar tersebut.

Sebab, peristiwa yang terjadi adalah masalah kemanusiaan dan itu dibuktikan dengan muslim Uighur yang kerap kali mengalami penindasan oleh otoritas di China.

"Oleh karena itu, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar patut kiranya Kemenag atau Kemenlu menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras aksi dari kebrutalan pemerintah China di bawah presiden Xi Jinping," ucap Yandri.

Lebih lanjut, Yandri khawatir laporan internasional tersebut ditafsirkan secara liar oleh masyarakat Indonesia yang heterogen.

Ia meminta pemerintah mengeluarkan surat terbuka kepada pemerintah China atau duta besar China di Indonesia ini untuk menghentikan kebrutalan terhadap kemanusiaan di sana.

"Sekali lagi Pak Wamen ini penting jangan sampai anak bangsa yang sekali lagi sangat heterogen, warga China masih banyak keturunan. Kalau kita diamkan saya khawatir itu jadi bola liar atau menjadi tafsir liar kalau kita tidak mengutuk dan tidak berusaha menghentikan kekejian pemerintah China terhadap peruskaan 16 ribu masjid dan pemerkosaan serta pembunuhan warga Uighur dan warga lainnya," pungkas Yandri.

Sebelumya, sebuah laporan dari lembaga konsultan di Australia pada Jumat (25/9/2020) menyebutkan otoritas China telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang.

Itu merupakan laporan terbaru tentang pelanggaran HAM yang terus meluas di wilayah dirundung konflik tersebut.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan, lebih dari 1 juta warga Uighur dan orang-orang Muslim yang sebagian besar berbahasa Turki, ditahan di kamp dan para penduduk dipaksa menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan.

Sekitar 16.000 telah hancur atau rusak, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci itu.

Sebagian besar penghancuran terjadi dalam 3 tahun terakhir, dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, kata laporan itu, yang mencantumkan kerusakan lebih banyak terjadi di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar.