Tak Izinkan Nobar G30S/PKI, FAKI: Polisi Harus Adil, Acara Bobby Nasution Langgar Protokol Kesehatan
Eddy menegaskan, alasan untuk tidak berkerumun dan berkumpul untuk mencegah penularan virus Covid-19 tidak ditegakkan dengan benar.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Edy Mulyadi angkat bicara mengenai Polri yang tak memberikan izin nonton bareng (nobar) film Gerakan 30 September (G30S/PKI) di tengah pandemi Covid-19.
Edy menegaskan, aparat kepolisian harus bertindak adil dalam hal ini. Eddy menegaskan, alasan untuk tidak berkerumun dan berkumpul untuk mencegah penularan virus Covid-19 tidak ditegakkan dengan benar.
"Terkait larangan nobar dengan dalih Covid-19 ini, saya Edy Mulyadi Ketua Umum FAKI minta kepada Polri yang fair. Yang adil, jangan segala macam dalihnya Covid-19 nggak boleh kumpul," ujar Edy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (29/9/2020).
Edy, yang juga salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), menilai aneh jika Polri melarang nobar G30S/PKI.
Karena di sisi lain, Polri tidak bergerak atau melarang ketika pemerintah tetap ngotot melangsungkan Pilkada Serentak 2020 yang rawan akan kerumunan massa.
Baca: Wakil Ketua DPRD Tegal yang Gelar Dangdutan di Acara Hajatan Akhirnya Jadi Tersangka
"Sekarang buktinya pemerintah masih ngotot tuh mau Pilkada. Dan Polri nggak ngomong apa-apa tuh," kata dia.
Dia juga mempertanyakan mengapa Polri tak melarang dan membubarkan acara bakal calon Pilwalkot Medan yakni Bobby Nasution-Aulia Rachman yang melanggar protokol kesehatan.
Baca: Tanggapan Ketua PA 212 Terkait Larangan Polisi Bikin Nobar Film G30S/PKI
"Sekali lagi soal Covid-19 ini juga ada standar ganda. Di Medan itu mantunya Jokowi bikin acara, kampanye pertama itu mbludak (penuh, - red), (tapi) nggak dilarang, nggak dibubarkan," kata dia.
Menurutnya, polisi seharusnya bertindak sebagai alat negara dan bukannya alat penguasa atau pemerintah. Sehingga tidak membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan saat ini.
Baca: Acara KAMI di Surabaya Dibubarkan dan Diprotes, Gatot Nurmantyo: Kalau Perlu Demo Lebih Banyak
"Polisi itu adalah alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat pemerintah. Polisi itu melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Jadi jangan polisi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan. Kalau Polri memang mau ketat dengan aturan Covid-19 itu ya harusnya bubarkan itu atau larang itu acaranya Bobby Nasution mantunya Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya Mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menduga tentang bangkitnya komunisme di Indonesia.
Gatot menyebut, bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, terendus semenjak tahun 2008.
Saat itu, Gatot mendapatkan berbagai informasi tentang adanya gerakan tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.