Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2018 sampai April 2019 lalu menemukan mayoritas warga cenderung tidak setuju tuduhan yang mengatakan Presiden Joko Widodo merupakan keturunan anggota PKI atau terkait dengan PKI.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan berdasarkan survei tersebut hanya sekitar 6 persen warga yang setuju dan angka tersebut tidak banyak berubah antara 4 sampai 6 persen dari Mei 2018 sampai April 2019.

Sirojudin menyampaikan hasil survei tahun lalu tersebut untuk memberikan gambaran tentang isu-isu terkait dengan survei bertajuk Sikap Publik Atas Kebangkitan PKI yang dirilis secara virtual pada hari ini Rabu (30/9/2020).

Baca: Survei SMRC: ISIS dan LGBT Lebih Tidak Disukai Publik Ketimbang Komunis

Hal itu karena mulai September 2017 sampai masa Pemilu yang lalu, kata Sirojudin, isu kebangkitan PKI dikaitkan langsung dengan latar belakang dan asal-usul Presiden Jokowi.

Pada saat itu, kata Sirojudin, banyak sekali tuduhan yang mengatakan Jokowi keturunan anggota PKI atau setidaknya terkait dengan PKI.

"Dan kita menemukan warga cenderung tidak setuju. Terendahnya sekira 69 persen pada bulan Mei 2018 dan April (2019) pemilu presiden yang lalu yang tidak setuju itu 80 persen dan yang setuju sekitar 6 persen. Dan yang setuju ini juga tidak banyak berubah antara 4 sampai 6 persen saat Pilpres 2019 lalu," kata Sirojudin.

Masih di survei tahun 2019 lalu, kata Sirojudin, 46 persen warga mengatakan setuju dengan pendapat kebangkitan hanya dibesar-besarkan kelompok tertentu, dan bukan sesuatu yang nyata.

Baca: Isu PKI dan Komunis Cuma Buat Jualan Politik, Kurang Kreatif dan Inovatif

"Namun demikian kita juga mencatat ada 22 persen warga yang mengatakan kebangkitan PKI ini memang nyata dan sudah mengancam," kata Sirojudin.

Sebelumnya SMRC merilis hasil survei berjudul Sikap Publik Atas Isu Kebangkitan berdasarkan temuan survei nasional yang diselenggarakan pada 23 sampai 26 September 2020.

Sirojudin menyampaikan sejumlah kesimpulan dari survei tersebut secara virtual pada Rabu (30/9/2020).

"Kesimpulannya saya bacakan saja, bahwa warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI ini relatif tidak terlalu banyak dan tetap dari waktu ke waktu. Hanya 36 persen yang tahu pendapat sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di tanah air. Dari yang tahu, sekitar 36 persen atau 14 persen dari populasi setuju dengan pendapat tersebut dan 61 persen atau 22 persen dari populasi tidak setuju," kata Sirojudin.

Ia juga menyampaikan temuan survei nasional dari Juni 2016 sampai September 2020 memperlihatkan bahwa warga yang setuju dengan isu sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak banyak berubah yakni hanya berkisar 10 sampai 16 persen.

Sebanyak 46 persen warga juga percaya bahwa isu kebangkitan PKI dihembuskan pihak tertentu untuk kepentingan tertentu dan sebetulnya tidak nyata.

"Hanya 22 persen yang percaya bahwa kebangkitan PKI itu nyata adanya," kata Sirojudin.

Selanjutnya survei tersebut juga menemukan sebanyak 47 persen warga percaya bahwa hubungan dengan RRC atau dengan Tiongkok tidak ada kaitannya dengan kebangkitan komunis, melainkan untuk kepentingan ekonomi bersama.

"Yang percaya hubungan itu terkait dengan kebangkitan komunisme dan PKI di Indonesia hanya sebanyak 26 persen," lanjut Sirojudin.

Sedangkan analisis demografi survei tersebut, kata Sirojudin, juga menemukan bahwa awareness (kesadaran) tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi di kelompok laki-laki, warga perkotaan, dan tinggal di daerah Sulawesi, Jateng dan DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Sedangkan tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok laki-laki, tinggal di Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera.

"Kemudian awareness tentang isu kebangkitan PKI lebih tinggi pada warga dengan pendidikan tinggi. Sementara tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok berpendidikan rendah," kata Sirojudin.

Selain itu kesadaran tentang isu kebangkitan PKI, kata Sirojudin, lebih tinggi pada kelompok beragama Islam dan beretnis Minang.

Sementara tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok beragama Islam dan beretnis Betawi dan Minang.

Tingkat kesadaran terhadap isu kebangkitan PKI, kata Sirojudin, relatif lebih tinggi di kelompok pemilih PKS.

Di antara yang aware tersebut, kata Sirojudin, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih tinggi di kelompok pemilih partai NasDem.

"Awareness dan tingkat kesetujuan terhadap isu kebangkitan PKI di kelompok pemilih Prabowo-Sandi terlihat lebih tinggi dibanding pemilih Jokowi-Maruf Amin," kata Sirojudin.

Sementara dari 14 persen yang setuju dengan isu kebangkitan PKI ada 79 persen atau 11 persen dari total populasi yang menilai kebangkitan PKI saat ini sudah menjadi ancaman.

"Dan dari 11 persen yang menilai sudah menjadi ancaman, kata Sirojudin, mayoritas atau 8 persen dari populasi merasa pemerintah kurang atau tidak tegas sama sekali dengan ancaman kebangkitan PKI tersebut," kata Sirojudin.