TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analisis dari pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono yang mensinyalir ada gerakan bawah tanah atau klandestein untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo satu per satu mulai terbukti.

Menurutnya, orang-orang yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi kelihatannya terus berusaha membuat kisruh masyarakat dan antar-aparat keamanan.

“Gerakan ini nyata adanya. Kita semua tidak boleh tutup mata dan mengatakan semua baik-baik saja. Gerakan ini memakai isu tertentu yang sensitif  bahkan tak segan-segan menyebarkan hoaks apa pun di masyarakat supaya membuat kisruh dan benci terhadap pemerintah. Saya sudah ingatkan ini empat bulan lalu,” kata Suhendra di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

“Kita lihat di medsos (media sosial) dan di dunia nyata, hampir setiap detik banyak akun dan orang yang menyebarkan kebencian ke pemerintah. Padahal saat ini kita sedang berjuang bersama melawan Covid-19. Tapi masih saja ada  yang terus menerus menyebarkan virus kebencian,” jelasnya.

Baca: DPR: Masyarakat Harus Jeli Saring Isu PKI yang Kerap Jadi Hoaks

Menurut Suhendra, gerakan-gerakan yang ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan sinyal yang harus diantisipasi oleh perangkat negara seperti TNI dan Polri.

Untuk itu, kata dia, di Indonesia harus ada langkah-langkah preventif yang dilakukukan dalam menjaga NKRI dari gejolak politik dan perpecahan.

“Saya percaya Presiden Jokowi tahu dan tidak akan tinggal diam melihat mereka yang ingin memecah belah Indonesia, baik melalui hoaks di media sosial maupun demo turun ke jalan atau menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah,” kata dia.

Diketahui, pada 27 Mei 2020, Suhendra yang juga tokoh yang disegani masyarakat Aceh ini memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi.

Tokoh perdamaian Thailand selatan ini mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi.

“Jangan suka main belakang. Jika sudah mendukung, telan itu manis-pahitnya, sehingga niscaya bangsa kita akan besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Mereka memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka,” terang Suhendra.

Mereka, kata dia, sedang menunggu di tikungan, di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi Covid-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial.

Hingga 20 Oktober nanti, lanjut Suhendra, isu-isu tertentu hingga kebijakan Presiden akan terus dihembuskan, bersahutan dengan isu Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi.

“Ibaratnya, mereka sudah siap dengan bensin di tangan, tinggal menunggu munculnya percikan api,” tegas Suhendra.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa telah menerbitkan maklumat terkait aksi demo dan hoaks di media sosial.

“Jaga keamanan di wilayah masing-masing, dan tidak menyebarkan berita tentang konflik Polri dengan masyarakat dan TNI. Bila mendapatkan berita di medsos jangan tanggapi dan sebarkan. Hal tersebut merupakan bagian dari perencanaan dengan tujuan membenturkan Polri dan TNI,” demikian isi maklumat KSAD.