Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basyir.

Ma'ruf menerima laporan dari Menko Luhut soal perkembangan vaksin Covid-19.

"Vaksin itu akan datang tak lama lagi sekitar bulan November. Mereka akan berangkat ke Cina untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia," kata Jubir Wapres Masduki Baidlowi dalam kiriman video Setwapres yang diterima wartawan, Jumat (2/10/2020).

Vaksin yang akan datang, dikatakan Masduki, sekitar 3 juta. Angka tersebut merupakan vaksin untuk tahap pertama.

"Sebanyak 3 juta ini diperuntunkkan bagi tenaga-tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan orang-orang yang selama ini berhadapan dan bertugas terkait penanganan pandemi ini," kata Masduki.

Setelah itu, Masduki mengatakan vaksin  berikutnya akan datang secara bergelombang.

Namun, tidak disebutkan kapan vaksin tahap kedua tersebut akan datang dan berapa jumlahnya.

Baca: Pemerintah Sebut Belum Punya Vaksin Covid-19 dan Ekonomi Kontraksi di Forum ASEAN

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memaparkan, prioritas dari target penerima vaksin Covid-19.

Ia mengatakan, ada dua kelompok yang menjadi target pertama penerima vaksin virus corona tersebut.

Pertama, seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis.

Kedua, pekerja dalam kategori high-risk berusia 18-59 tahun.

Hal itu diungkap Terawan dalam rapat koordinasi  persiapan program vaksinasi bersama Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, yang dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (1/10/2020).

“Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” sebutnya. 

Baca: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Serius soal Bangun Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Syariah

Hingga saat ini, menurut Menkes Terawan  kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. 

“Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya.

Diketahui, penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BOPM, serta Kepala BNPB. 

Dijelaskan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. 

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan Cold Chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirate Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. 

“Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari Tiongkok. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan  untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.

Baca: 2 Minggu Luhut Ambil Alih Penanganan Covid-19: Angka Sembuh Naik, Kematian Bertambah di Provinsi Ini

Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Terkait hal ini Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut.

 “Setelah dicek kehalalannya, maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal,” terang Doni.

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).