TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta segera melakukan konsolidasi data guru honorer calon penerima subsidi gaji dari pemerintah. 

Kemendikbud juga diminta gerak cepat dalam menyosialisasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi para guru honorer agar bisa menerima subsidi gaji dari pemerintah.

“Rencana pemerintah memberikan subsidi gaji kepada para guru honorer meskipun agak terlambat tapi layak diapresiasi. Rencana ini harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan segera mengirimkan data para guru honorer ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Sabtu (3/10/2020).

Baca: Kemenag Bakal Salurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Honorer Madrasah

Dia menjelaskan langkah cepat Kemendikbud dalam mengajukan nama-nama calon penerima akan memperbesar peluang para guru honorer untuk menerima subsidi gaji. 

Menurutnya ada sekitar 3,3 juta slot penerima subsidi gaji guru honorer dan guru ngaji yang disediakan oleh pemerintah. 

Kendati demikian tetap ada peluang bagi para guru honorer tidak bisa menjadi peserta program ini jika ada kendala administrasi. 

Baca: Komisi X DPR : PPPK Jalan Terbaik Bagi Guru Honorer Tak Bisa Diangkat PNS

“Seperti kita ketahui slot subsidi gaji untuk para pekerja mencapai 15,7 juta, namun yang dinilai layak menerima hanya 12,4 juta slot yang terisi. Artinya tetap ada kemungkinan peserta yang tidak lolos karena persoalan administrative. Maka Kemendikbud harus cepat mengkonsolidasikan data sekaligus menyosialisasikan program ini kepada para guru honorer,” katanya.

Saat ini, kata Huda, Kementerian Agama (Kemenag) telah bergerak mengumpulkan nama-nama guru ngaji dan guru honorer di berbagai Lembaga pendidikan berbasis agama. 

Bahkan Kemenag telah mengirimkan daftar nama potensial guru ngaji penerima subsidi gaji ke Kementerian Keuangan.

Baca: Guru Honorer Tertua di Sukabumi Pingsan di Tempat Rapat, Diduga Kelelahan setelah 3 Jam Naik Motor

“Kami berharap langkah ini juga segera dilakukan oleh Kemendikbud,” katanya.

Huda mengatakan skema pemberian subsidi gaji kepada para guru honorer nantinya hampir sama dengan subsidi gaji bagi para pekerja yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Nantinya para guru honorer akan menerima dana bantuan sebesar Rp2.400.000 yang akan dicairkan secara bertahap. 

“Jika mengacu pada program bantuan subsidi gaji/upah bagi para pekerja, maka para guru honorer ini akan mendapatkan Rp600.000 per bulan selama empat bulan kedepan,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengatakan bantuan ini meskipun relative kecil, akan sangat membantu kondisi ekonomi para guru honorer selama musim pandemic Covid-19. 

Untuk itu dia berharap agar syarat penerima bantuan subsidi bagi guru honorer ini dipermudah. 

Jika mengacu pada program serupa untuk para pekerja maka syarat utama penerima subsidi upah adalah pendapatan tidak lebih dari Rp 5 juta dan rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. 

“Nah saya berharap syarat untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan ini yang harus ditinjau ulang karena jika diperbelakukan sudah pasti banyak guru honorer yang tidak akan memenuhi prasyaratan tersebut,” katanya.