TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para akademisi yang terdiri dari guru besar, dekan, dan ratusan dosen dari perguruan tinggi menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Para akademisi tersebut menyatakan sikap penolakan karena melihat banyak penyimpangan dalam proses pembahasan hingga isi undang-undang yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, pada Senin (5/10/2020) tersebut.

Sejumlah akademisi di bidang hukum turut menyuarakan sejumlah kejanggalan serta kelemahan dari UU Cipta Kerja.

Mereka diantaranya adalah Guru Besar Hukum UGM Eddy Hiariej, Maria Sri Wulan Sumardjono, Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Unpad Susi Dwi Harijanti, dosen FHUI Andri Wibisana.

Baca: KSP: UU Cipta Kerja Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak

Berikut pernyataan sikap para akademisi lintas perguruan tinggi terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dibacakan Susi Dwi Harijanti:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini.

Pertemuan yang kita adakan pada sore hari ini pada dasarnya adalah pertemuan, sebuah forum untuk memperlihatkan sebagian dari tanggung jawab kaum akademik atau kaum intelektual.

Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa ataupun juga peserta webinar yang lainnya.

Pengesahan undang-undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua.

Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkirbalikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah, terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang.

Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya.

Kenapa undang-undang cipta kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat.

Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran undang-undang cipta kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming.

Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 juncto undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan?